SOKOGURU - Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil langkah tegas dengan menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada lebih dari 200 ribu penerima.
Dari daftar penerima bansos, terbukti terlibat dalam aktivitas judi online sebagai data temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) RI.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah, untuk memastikan jika bansos tersalurkan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Penghentian bansos ini dilakukan setelah Kemensos bekerja sama dengan PPATK untuk memeriksa sekitar 600 ribu rekening yang dicurigai terlibat judi online.
Baca Juga:
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, jika temuan awal dari PPATK ini sudah tidak diberikan bansos lagi.
"Lebih dari 600.000 yang ditengarai penerima bansos ini juga ikut bermain judol. Dari 600 ribu itu sudah 200.000 lebih yang kita tidak beri bansos lagi," ujar Mensos, dikutip dari laman Kemensos, Kamis (31/7).
Proses pendalaman masih terus berlangsung untuk lebih dari 300 ribu rekening penerima lainnya yang terindikasi bermain judi online.
"Sementara 300.000 lebih masih dalam pendalaman. Kalau nanti terbukti, maka yang 300 ribu juga tidak akan kita kirim bansos lagi," kata Saifullah Yusuf.
Alokasi Dana Bansos Dialihkan
Baca Juga:
Penting untuk dicatat, jika bansos yang dihentikan ini tidak akan dihapus, melainkan dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan dan memenuhi syarat.
Hal tersebut, bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program bansos dalam membantu masyarakat miskin dan rentan.
"Dialihkan. Jadi tidak dihilangkan, tapi dialihkan ke mereka yang lebih berhak," ujarnya.
Selain penindakan terhadap penerima yang terlibat judi online, Kemensos juga terus berupaya mengoptimalkan penyaluran bansos agar benar-benar tepat sasaran.
Satu di antara langkah yang diambil adalah dengan meminta bantuan Bank Indonesia (BI), untuk memantau rekening penerima bansos.
Kemensos akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, jika ditemukan saldo yang mencurigakan atau 'anomali' pada rekening penerima bansos.
"Jika ada saldo yang anomali, misalnya penerima bansos saldonya Rp5 juta itu kan anomali. Nah ini kita akan periksa lebih lanjut, karena bansos ini semua jelas peruntukannya," katanya.
Selain itu, Gus Ipul mengatakan, jika bansos dirancang untuk segera digunakan dan tidak ditimbun.
"Jadi tidak mungkin ini bisa disimpan lebih dari 3 bulan. Kalau sampai 3 bulan ini ada keanehan yang perlu kita telusuri lebih lanjut. Dan kalau memang nanti terbukti anomali, dan tidak layak menerima bansos akan kita alihkan lagi kepada mereka yang lebih berhak," ujarnya.(*)
