SOKOGURU - Hari ini, 2 Oktober 2025, Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penyaluran mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Beras Non Tunai (BBNT) tahap 3, memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sejumlah KPM melaporkan bahwa dana bantuan sudah masuk sejak awal Oktober, baik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baru maupun peralihan dari kantor pos ke sistem KKS.

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat distribusi bantuan dan mempermudah akses KPM.

Hingga saat ini, penyaluran bansos masih aktif berlangsung melalui dua bank penyalur utama.

KPM diminta untuk segera mengecek saldo KKS agar dapat memastikan dana bantuan telah diterima.

Untuk KPM penerima BBNT susulan tahap 3, bantuan sebesar Rp600.000 kembali disalurkan melalui Bank Mandiri dan Bank BRI.

Program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok KPM pada awal bulan.

Bagi KPM yang data bansosnya sudah aman dan status rekening berhasil diverifikasi, kemungkinan besar saldo bantuan telah masuk ke kartu KKS masing-masing. Hal ini menjadi tanda bahwa proses pencairan berjalan sesuai jadwal.

Namun, beberapa KPM masih menanyakan soal keterlambatan penyaluran dari Bank BNI.

Hingga kini, BNI belum menyalurkan PKH dan BBNT tahap kedua maupun ketiga karena menjadi penyalur terakhir dalam proses distribusi KKS peralihan dari kantor pos.

Biasanya, distribusi melalui BNI baru aktif setelah BSI, Mandiri, dan BRI menuntaskan penyaluran.

KPM yang menerima KKS baru pada bulan September diminta bersabar karena proses aktivasi kartu dan verifikasi data masih berlangsung.

Meski sedikit terlambat, selama data bansos aman dan status penerima tercatat, bantuan tetap akan dicairkan. Hal ini memastikan tidak ada KPM yang kehilangan haknya atas bantuan sosial pemerintah.

Selain pencairan, Kementerian Sosial membuka layanan khusus mulai 1 hingga 11 Oktober 2025.

KPM yang belum pernah menerima bansos dapat mengajukan permohonan baru melalui operator SIKS-NG di desa atau kelurahan masing-masing.

Bagi KPM yang sebelumnya tereksklusi atau dinyatakan tidak layak, layanan ini memungkinkan pengajuan sanggahan agar data diverifikasi ulang. Jika memenuhi syarat, bantuan sosial kembali berpotensi disalurkan.

Selain itu, periode ini juga digunakan untuk layanan reaktivasi BPJS Kesehatan PBI-JK. KPM dapat mendatangi Dinas Sosial atau kelurahan dengan membawa KTP untuk proses pemadanan data agar layanan kesehatan aktif kembali.

KPM dengan desil 6–10 yang masih merasa layak menerima bantuan juga bisa meminta pembaruan data untuk diturunkan ke desil 1–5.

Hal ini penting agar data bansos sesuai kondisi riil di lapangan dan kesempatan memperoleh bantuan tetap terbuka.

Dengan berbagai layanan dan pengecekan data ini, KPM diimbau untuk memantau saldo KKS secara berkala.

Kesabaran dan verifikasi rutin memastikan bantuan sosial sampai tepat sasaran dan tidak ada KPM yang terlewat dari program pemerintah. (*)