SOKOGURU - Pemerintah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) tambahan senilai Rp 30 triliun untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada kuartal IV 2025, periode konsumsi rumah tangga tertinggi. Informasi penerima bantuan bisa dicek melalui situs resmi Cekbansos.kemensos.go.id.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa BLT tambahan akan diberikan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan total sekitar 140 juta jiwa.
“Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kementerian Sosial setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga melalui Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako,” ungkap Airlangga, Jumat (17/10/2025).
Setiap keluarga KPM akan memperoleh BLT Rp 300.000 per bulan untuk Oktober, November, dan Desember, sehingga total bantuan yang diterima sebesar Rp 900.000.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menambahkan, total penerima mencakup 20 juta KPM rutin serta tambahan 14–16 juta keluarga baru yang akan menerima bantuan pada akhir tahun ini.
Dengan tambahan BLT tersebut, anggaran bantuan sosial naik menjadi sekitar Rp 100 triliun dari sebelumnya Rp 71 triliun.
“Penyaluran dilakukan mulai pekan depan melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Penerima lewat Himbara akan langsung menerima dana ke rekening, sementara penerima lewat PT Pos bisa mengambil langsung atau dikirim ke rumah,” jelas Gus Ipul.
Selain BLT, pemerintah juga meluncurkan program magang nasional untuk lulusan perguruan tinggi dengan anggaran Rp 1,4 triliun. Program ini memberikan pengalaman kerja sekaligus peluang kerja bagi fresh graduate.
Gelombang pertama program magang diikuti 20.000 peserta mulai 20 Oktober, sedangkan gelombang kedua dibuka November untuk 80.000 peserta.
Setiap peserta mendapat uang saku setara upah minimum kabupaten/kota dan jaminan sosial seperti JKP dan JKM tanpa potongan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai BLT tambahan menunjukkan pemerintah menyadari lemahnya daya beli masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar program tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
“Pemerintah perlu menyinkronkan data penerima BLT dengan data tunggal, misalnya penerima PBI BPJS Kesehatan dan subsidi. Dengan 96 juta penerima PBI, penting memastikan seluruh kelompok miskin juga menerima BLT,” tegas Bhima.
Bhima menambahkan, periode bantuan hingga Desember terlalu singkat dan sebaiknya diperpanjang hingga Maret 2026.
Terkait program magang, ia mengingatkan perlunya mekanisme agar peserta bisa diterima menjadi karyawan tetap setelah program berakhir.
Bagi masyarakat yang ingin mengecek nama penerima BLT, bisa mengakses Cekbansos.kemensos.go.id atau menggunakan aplikasi resmi Cek Bansos Kemensos.
Secara offline, kunjungi kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK untuk mengetahui status bantuan. (*)
