SOKOGURU, PADANG- Pemanfaatan teknologi dalam hilirisasi gambir sangat penting agar menjadi komoditas industri bernilai tinggi.
Pasalnya, petani gambir saat ini masih berada pada posisi tawar lemah karena tata niaga yang masih tradisional dan bergantung pada pasar India sebagai pembeli utama.
Untuk itu, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemen UMKM) mendorong percepatan hilirisasi komoditas gambir di Sumatera Barat (Sumbar) melalui pemanfaatan teknologi modern untuk produksi.
Baca juga: Gelar Festival di Kota Tua, Kementerian UMKM Permudah Akses Legalitas Usaha Mikro
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, saat membuka Forum Group Discussion (FGD), seperti dirilis Kementerian UMKM, Kamis, 28 Agustus 2025.
Kegiatan yang mengusung tajuk Pemanfaatan Teknologi Produksi untuk Mendukung Hilirisasi Komoditas Gambir Bagi Usaha Kecil di Kota Padang itu berlangsung pada Selasa, 26 Agustus.
“Indonesia saat ini menguasai sekitar 80% pangsa pasar gambir dunia dengan pertumbuhan ekspor rata-rata 16,16% per tahun pada periode 2019–2023. Meski demikian, sebagian besar produk gambir masih dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah rendah dan harga kerap berfluktuasi,” jelasnya secara daring.
Baca juga: Kementerian UMKM, Kemenhut Dampingi Warga Buka Usaha Mikro di Bidang Agroforestry
Sebagai provinsi penghasil gambir terbesar di Indonesia, Sumbar dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan produk hilir. Upaya itu memerlukan dukungan lintas pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi petani, hingga pengusaha.
Sebelumnya, pada Oktober 2024, Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait telah melakukan FGD untuk menyepakati rencana aksi hilirisasi gambir.
Temmy Satya Permana menambahkan, pasar produk hilir saat ini masih menghadapi kendala di antaranya keterbatasan informasi spesifik yang dibutuhkan dalam rantai nilai.
Baca juga: Wow! Pasar Tradisional Kini Bisa Transaksi Nontunai Berkat Teknologi AI dari Kementerian UMKM
Sebab itu, ke depan perlu dikembangkan akses pasar yang lebih luas tidak hanya bertumpu pada pasar luar negeri, tetapi juga menyasar pasar domestik.
“Ke depan penting untuk memetakan klaster industri dalam negeri yang membutuhkan produk hilir gambir serta menyusun skema kebijakan untuk intervensi pasar produk hilir,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Temmy menyebut, kebijakan hilirisasi merupakan salah satu program prioritas RPJMN 2024–2029. Hilirisasi tidak hanya diterapkan pada sektor mineral, tetapi juga pada pertanian dan perkebunan, sehingga membuka peluang besar bagi keterlibatan UMKM, khususnya usaha skala kecil.
Namun demikian terdapat tantangan besar di lapangan, yakni keterbatasan teknologi, peralatan, sumber daya manusia (SDM), dan rantai nilai pasar.
“Data dari Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Kementerian UMKM mencatat, sebanyak 16 juta lebih UMKM atau 93,95 persen masih berproduksi dengan cara tradisional. Akibatnya, produktivitas mereka 20–30 persen lebih rendah dibandingkan industri skala menengah maupun besar,” kata Temmy Satya Permana.
Sebagai solusi, Kementerian UMKM telah mengembangkan model Rumah Produksi Bersama (RPB) di 16 provinsi/kabupaten. RPB ini berfungsi mengolah bahan mentah komoditas unggulan daerah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi.
“Model ini juga sedang kami kembangkan dengan melibatkan kontribusi dari swasta/industri melalui pola business to business,” kata Temmy Satya Permana.
Selain hilirisasi, digitalisasi juga menjadi fokus penting dalam mendukung produktivitas UMKM.
“Digitalisasi bukan sekadar pemasaran daring, tetapi juga mencakup pencatatan produksi, manajemen rantai pasok, hingga traceability produk sesuai standar global,” ujarnya.
Kementerian UMKM berharap forum ini dapat menghasilkan langkah konkret dalam percepatan hilirisasi gambir melalui dukungan teknologi produksi, penguatan rantai nilai pasar domestik dan ekspor, serta sinergi lintas pemangku kepentingan. (SG-1)
