Pemerintah Tarik Utang Baru Rp185,3 Triliun per Februari 2026
SOKOGURU, JAKARTA - Pemerintah resmi mengantongi utang baru senilai Rp185,3 triliun hingga akhir Februari 2026. Angka ini setara 22,3 persen dari total target pembiayaan APBN.
Target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sendiri dipatok sebesar Rp832,2 triliun. Realisasi awal tahun ini diklaim masih dalam koridor aman dan terukur.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan kondisi fiskal saat ini sangat terjaga. Tren penarikan pembiayaan terus dipantau secara ketat oleh Kemenkeu.
“Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas terkendali. Realisasinya per akhir Februari mencapai Rp185,3 triliun atau 22,3 persen dari target,” ujar Juda.
Pernyataan tersebut disampaikan Juda dalam konferensi pers APBN di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 Maret 2026 yang lalu.
Menariknya, angka penarikan utang awal 2026 justru menyusut dibanding tahun lalu. Ada penurunan signifikan jika menilik data periode Februari 2025.
Pada Februari tahun lalu, pemerintah tercatat menarik utang hingga Rp249,9 triliun. Penurunan ini menunjukkan strategi pembiayaan yang lebih efisien.
Kementerian Keuangan optimistis defisit anggaran tetap sesuai rencana. Pengelolaan utang akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan risiko yang minim.
Pasar obligasi juga disebut masih merespons positif surat utang negara. Hal ini memudahkan pemerintah dalam mengelola likuiditas di tengah situasi global.
Juda menegaskan bahwa pemerintah bakal terus mengoptimalkan sumber pendanaan domestik. Tujuannya guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dari fluktuasi luar.
Realisasi belanja negara juga terus digenjot seiring masuknya dana pembiayaan. Fokus utama tetap pada sektor infrastruktur dan perlindungan sosial masyarakat.
Langkah efisiensi penarikan utang ini menjadi sinyal positif bagi kesehatan APBN. Pemerintah berkomitmen menekan rasio utang terhadap PDB secara bertahap. (*)
