SOKOGURU ‒ Skema PPPK Paruh Waktu semakin menarik perhatian banyak tenaga honorer karena memberi alternati lebih resmi dengan beberapa keuntungan, termasuk potensi tunjangan transportasi.
Namun, seperti halnya kebijakan baru, ada sisi positif dan negatif yang harus dipahami oleh calon peserta.
Apa Itu Tunjangan Transportasi PPPK Paruh Waktu
PPPK Paruh Waktu dalam kondisi tertentu bisa mendapatkan tunjangan transportasi serta fasilitas kerja pendukung, terutama bila dinyatakan dalam perjanjian kerja atau regulasi instansi tempat bekerja. Tunjangan ini tidak otomatis berlaku untuk semua peserta.
Kapan Tunjangan Transportasi Berlaku
Fasilitas transportasi biasanya diberikan bila pekerjaan melibatkan kehadiran yang jelas di lokasi kantor, ada kebutuhan mobilitas antar tempat kerja, atau regulasi lokal menetapkan dukungan transportasi sebagai bagian dari paket tunjangan. Bila tidak ada syarat mobilitas khusus, tunjangan ini bisa jadi tidak diberikan.
Kelebihan Skema PPPK Paruh Waktu
Status resmi: PPPK Paruh Waktu memberikan pengakuan legal dan administrasi bagi tenaga honorer yang sebelumnya belum memiliki status formal.
Fleksibilitas jam kerja: peserta hanya diwajibkan bekerja kira-kira 4 jam per hari, memungkinkan pengaturan waktu yang lebih longgar.
Peluang beralih ke penuh waktu: mereka yang menunjukkan kinerja baik dan memenuhi syarat bisa naik ke skema penuh waktu.
Hak atas fasilitas tertentu: walau tidak selengkap skema penuh waktu, ada hak atas cuti, jaminan kesehatan, dan kemungkinan tunjangan tertentu.
Kekurangan Skema PPPK Paruh Waktu
Gaji lebih rendah: karena pekerjaan paruh waktu berarti beban kerja, jam kerja, dan jumlah tugas lebih sedikit dibanding penuh waktu.
Tanggung jawab terbatas: jenis pekerjaan yang bisa diambil biasanya tugas yang tidak kompleks, sehingga ruang untuk tanggung jawab lebih besar lebih terbatas.
Fasilitas & tunjangan tidak merata: tergantung kebijakan instansi; tidak semua PPPK Paruh Waktu otomatis mendapat tunjangan transportasi atau tunjangan lainnya.
Beban administratif dan evaluasi: meskipun fleksibel, calon tetap harus memenuhi persyaratan administratif dan evaluasi kinerja untuk mempertahankan status atau mengajukan kenaikan. (*)
