SOKOGURU - Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Indonesia tengah menjadi sorotan.
Isu yang beredar menyebutkan bahwa pencairan bantuan ini terancam terhambat akibat survei Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Benarkah demikian? Artikel ini akan mengupas tuntas informasi tersebut, termasuk fakta-fakta terkait survei DTKS dan dampaknya terhadap pencairan bantuan sosial.
Penyaluran bantuan PKH dan BPNT pada bulan Ramadan ini mengalami sedikit perlambatan karena adanya proses survei DTKS yang sedang berlangsung.
BACA TERPOPULER! Pemerintah Cairkan Bansos UMKM 2025, Ini Cara Mengecek Status Penerima
Survei ini bertujuan untuk memperbarui data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, beredar kekhawatiran di masyarakat bahwa mereka tidak akan lagi menerima bantuan jika tidak terdata dalam survei DTKS.
Survei DTKS menyasar 12,2 juta warga yang terindikasi memiliki data bermasalah.
Data bermasalah dikelompokkan menjadi tiga kategori: NIK tidak aktif (2,4 juta), inclusion error (4,9 juta), dan exclusion error (4,9 juta).
Survei dilakukan menggunakan aplikasi Sigma Mobile oleh pendamping sosial PKH.
Proses survei ditargetkan selesai pada akhir Maret 2025, namun kemungkinan akan diperpanjang jika belum rampung.
BACA JUGA: Cek Penerima Bansos Online: Login ke cekbansos.kemensos.go.id Pakai NIK KTP
Pencairan bantuan PKH susulan masih terus berlangsung di bulan Ramadan, terutama bagi KPM BPNT murni yang masuk validasi PKH.
Penyaluran tahap kedua PKH dan BPNT kemungkinan akan menunggu selesainya proses survei DTKS.
"Buat para keluarga penerima manfaat yang harus dipahami tidak semua KPM tidak semua warga itu di eh grceek dtsen ini karena total 12,2 juta warga yang disurvei dtsn ini adalah warga ataupun KPM yang memiliki data bermasalah" Ujar Narasumber.
"Selama KPM pkhbpnt ini masih layak mendapatkan bantuan sosial jadi tidak perlu takut disurvei dtsen" Jelas Narasumber.
"Bantuan itu itu sifatnya tidak selamanya ya dan juga bukan warisan" Ucap Narasumber.
"Tidak ada ceritanya dalam satu tahap bantuan PKH itu cair dua kali" Imbuh Narasumber.
Survei DTKS ini berpotensi memberikan dampak positif dalam jangka panjang.
Dengan data yang lebih akurat, diharapkan bantuan sosial dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Namun, di sisi lain, proses ini juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, terutama bagi mereka yang belum terdata dalam survei.
Masyarakat diimbau untuk tidak panik dan tetap tenang menghadapi proses survei DTKS.
Bagi KPM yang terdata dalam survei, diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada pendamping sosial.
Informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan mekanisme pencairan bantuan dapat diperoleh melalui pendamping sosial atau kantor desa setempat. (*)
