SOKOGURU - Program Indonesia Pintar (PIP) tahap 2 resmi disalurkan pada September 2025.
Bantuan ini ditujukan untuk siswa SD dan SMP dengan jumlah sesuai ketetapan Kemendikdasmen.
Namun, ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan siswa batal menerima PIP.
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk meringankan biaya pendidikan.
Tujuan utama dari program ini adalah memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan sekolah tanpa terbebani masalah ekonomi.
Pencairan tahap 2 pada September 2025 menjadi perhatian besar masyarakat karena menyangkut keberlanjutan pendidikan ribuan siswa di seluruh Indonesia.
Pemerintah melalui Kemendikdasmen telah menetapkan besaran bantuan untuk jenjang SD dan SMP.
Dalam pencairan tahap 2, siswa SD akan menerima bantuan pendidikan sebesar Rp450 ribu.
Sementara itu, untuk siswa SMP, jumlah yang diberikan lebih besar, yaitu Rp750 ribu.
Nominal tersebut diharapkan mampu membantu biaya kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, hingga biaya transportasi.
Besaran dana ini sudah diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap jenjang pendidikan.
Dengan adanya bantuan rutin, pemerintah berupaya menekan angka putus sekolah di tingkat dasar hingga menengah pertama.
Meski PIP tahap 2 sudah dijadwalkan cair, tidak semua siswa otomatis bisa mendapatkannya. Ada sejumlah kondisi yang bisa membuat bantuan ini dibatalkan.
Syarat pertama adalah siswa harus terdata sebagai penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar). Jika tidak masuk dalam daftar, maka pencairan otomatis tidak bisa dilakukan.
Selain itu, siswa yang sudah meninggal dunia juga tidak bisa lagi menerima bantuan. Hal ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan yang tercatat dalam program.
Kondisi lain yang menjadi pertimbangan adalah jika siswa mengalami putus sekolah.
Mereka yang sudah tidak melanjutkan pendidikan otomatis batal menerima dana PIP tahap 2.
Ada pula situasi di mana siswa tidak diketahui keberadaannya. Dalam kasus ini, pencairan bantuan juga dibatalkan karena data penerima tidak dapat diverifikasi.
Selain itu, bantuan PIP juga tidak bisa disalurkan kepada siswa yang secara sadar menolak menerima KIP.
Keputusan ini diambil agar dana bisa dialokasikan untuk siswa lain yang lebih membutuhkan.
Syarat terakhir yang perlu diperhatikan adalah terkait data ganda. Jika seorang siswa tercatat lebih dari sekali dalam daftar penerima KIP, maka pencairan PIP akan dibatalkan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi siswa lain.
Dengan pencairan dana tahap 2 ini, diharapkan siswa penerima bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sekolah.
Program ini juga diharapkan menurunkan risiko anak-anak dari keluarga kurang mampu berhenti sekolah.
Namun, penting bagi orang tua dan sekolah untuk memastikan bahwa data penerima sesuai ketentuan agar bantuan tidak gagal cair.
Program Indonesia Pintar tahap 2 yang cair pada September 2025 menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan dasar hingga menengah pertama.
Bagi orang tua dan siswa, penting untuk memahami syarat penerimaan agar tidak kehilangan hak bantuan. Apakah data anak Anda sudah sesuai untuk menerima PIP tahap 2? (*)
