SOKOGURU - Di satu sisi, para lansia di DKI Jakarta tampak sumringah. Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp900 ribu dari program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) akhirnya cair. 

Namun di sisi lain, banyak warga lanjut usia di luar Jakarta hanya bisa gigit jari karena belum menerima bantuan serupa.

Pencairan bantuan sosial (bansos) tahap kedua dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI memang terus dilakukan. 

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menginstruksikan agar bantuan PKH dan BPNT tahun 2025 ini bisa lebih tepat sasaran.

Pemutakhiran data akan rampung sebelum Mei 2025

Kementerian Sosial melalui para pendamping sosial terus melakukan verifikasi data sosial ekonomi nasional agar distribusi bansos tidak salah sasaran. 

Targetnya, proses ground check dan pemutakhiran data akan rampung sebelum Mei 2025.

Berdasarkan pantauan terakhir, BLT sebesar Rp900 ribu yang dicairkan merupakan alokasi untuk tiga bulan: Januari, Februari, dan Maret 2025. 

Di banyak desa, bantuan dana desa bahkan belum disalurkan karena alasan teknis dan belum rampungnya data penerima yang valid.

Program BLT Dana Desa tahun 2025 disebut telah bertransformasi menjadi BLT Miskin Ekstrem, yang penerimanya kini dibatasi hanya untuk warga yang benar-benar dalam kondisi kesulitan ekonomi, seperti penderita penyakit menahun atau belum pernah menerima bansos sebelumnya.

Jenis-jenis Bansos 2025 di Jakarta

Sementara itu, lansia di DKI Jakarta menikmati program bantuan lokal melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dengan nominal Rp300 ribu per bulan. 

Bantuan ini disalurkan untuk triwulan pertama dengan total Rp900 ribu per penerima.

Pencairan KLJ triwulan pertama terpantau dilakukan pada 24–25 Maret 2025. 

Sejumlah warga Jakarta Utara menyambut gembira kabar pencairan tersebut, terutama karena waktunya berdekatan dengan momen Lebaran.

Total penerima KLJ tercatat sebanyak 117.784 orang

Selain KLJ, Pemprov DKI juga menyalurkan bantuan lain seperti Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). 

Total penerima KLJ tercatat sebanyak 117.784 orang, sedangkan penerima KPDJ mencapai 14.317 orang.

Program-program ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam melindungi kelompok rentan. 

Namun di daerah lain, harapan warga terhadap bansos pusat masih bergantung pada proses pemutakhiran data yang belum selesai.

Kemensos menargetkan distribusi bansos PKH dan BPNT tahap kedua tetap bisa dilakukan pada Mei–Juni 2025. 

Dana bantuan akan dicairkan setelah data sosial ekonomi tunggal dinyatakan valid.

Dalam sistem terbaru, calon penerima akan disaring lebih ketat berdasarkan variabel identitas, penghasilan, pekerjaan, riwayat kesehatan, dan status sosial lainnya. 

Tujuannya adalah agar bantuan tidak salah sasaran.

Pihak Kemensos menegaskan bahwa ke depan, kelompok produktif tidak lagi akan menerima bansos reguler, melainkan akan dialihkan ke program pemberdayaan ekonomi. 

Hal ini untuk mendorong kemandirian masyarakat usia produktif.

Kontrasnya situasi di DKI Jakarta dengan wilayah lain menjadi cermin bahwa sistem distribusi bantuan sosial masih menghadapi tantangan besar. 

Pemerintah dituntut untuk tidak hanya mempercepat proses penyaluran, tapi juga menjamin keadilan dan pemerataan.