SOKOGURU - Kabar gembira bagi penerima bantuan sosial! Per 25 Juni 2025, sebanyak 405.232 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program PKH dan BPNT sudah bisa mengecek saldo di kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka.
Informasi resmi ini diumumkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan telah diperbarui melalui situs resmi kemensos.go.id.
Program bantuan sosial PKH dan BPNT kembali disalurkan pemerintah dalam tahap kedua tahun 2025.
Proses pencairan bansos dilakukan melalui bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
Sebelumnya, terdapat 768.381 KPM yang tercatat mengalami gagal salur karena sejumlah kendala teknis, seperti rekening pasif hingga ketidaksesuaian data.
Kini, sebanyak 405.232 di antaranya telah berhasil diperbaiki dan diproses untuk pencairan.
Pemerintah memberikan penambahan (penebalan) bantuan bagi KPM BPNT sebesar Rp200.000 per bulan, di samping bantuan reguler senilai Rp600.000.
Baca Juga:
Total bantuan yang diterima KPM mencapai Rp1 juta selama dua bulan ini.
Menteri Sosial menyampaikan bahwa penyaluran bantuan reguler dan penebalan dijalankan secara paralel untuk mempercepat distribusi kepada masyarakat.
"Namun di lapangan, masih ada sebagian KPM yang belum menerima bansos penebalan," ujar Kemensos.
Beberapa hambatan teknis menjadi penyebab keterlambatan penyaluran, di antaranya proses administrasi bank yang belum selesai, data tidak sinkron, hingga kartu KKS yang belum aktif atau belum diterbitkan.
Saat ini terdapat sekitar 4,6 juta KPM yang masih menunggu proses buka rekening kolektif (burokol) dan pembaruan data.
Proses ini memerlukan kolaborasi antara Bank Himbara, Dinas Sosial, serta perangkat desa dan kelurahan.
Permasalahan umum yang menyebabkan pencairan tertunda mencakup rekening pasif, perbedaan nama antara data Kemensos dan bank, kesalahan nomor kartu, serta KKS yang tidak aktif atau belum diterbitkan.
Kementerian Sosial terus mendorong percepatan penyaluran bansos dengan melakukan konsolidasi data.
Bank Himbara juga aktif memperbaiki rekening bermasalah guna memastikan bansos diterima tepat sasaran.
Selain bansos PKH dan BPNT, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 untuk pekerja yang memenuhi kriteria.
Dana ini diberikan masing-masing Rp300.000 per bulan untuk Juni dan Juli 2025.
Penyaluran BSU menjadi bagian dari stimulus ekonomi Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja sektor formal yang terkena dampak perlambatan ekonomi nasional.
Kemensos mengimbau masyarakat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos untuk mengetahui status penerimaan bantuan.
Hingga kini, lebih dari 389 ribu warga telah mengajukan usulan bansos, dan lebih dari 5 ribu lainnya mengajukan sanggahan.
Setiap data yang masuk melalui aplikasi akan diverifikasi Dinas Sosial serta pemerintah desa untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerima.
Bagi 405.232 KPM yang telah berhasil diproses, segera cek KKS Anda hari ini, karena saldo bansos Rp1 juta sudah mulai cair.
Bagi yang masih menunggu, tetap bersabar karena proses burokol dan validasi data masih berlangsung. Semoga bantuan ini tepat sasaran dan meringankan beban rakyat. (*)
