SOKOGURU - Penyaluran bantuan sosial tahap 2 dari pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah dimulai sejak Mei 2025 dan masih berlangsung hingga kini. 

Proses pencairan dilakukan melalui beberapa saluran resmi, namun belum semua penerima mendapat bantuan tersebut. 

Bagaimana cara mengeceknya dan siapa saja yang belum menerima pencairan?

Pemerintah secara bertahap menyalurkan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap kedua mulai bulan Mei 2025. 

Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera dan mendukung pemulihan ekonomi keluarga.

Penyaluran bansos dilakukan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, BSI, dan Bank Mandiri. 

Penerima manfaat dapat memeriksa saldo secara berkala karena dana masuk tidak serentak.

Berbeda dengan penerima KKS, masyarakat yang dijadwalkan menerima bansos melalui Kantor Pos belum mendapatkan pencairan hingga saat ini. 

Mereka adalah penerima manfaat baru yang belum memiliki KKS dan belum pernah menerima bansos sebelumnya.

Bagi penerima baru, pemerintah meminta kesabaran karena proses distribusi masih dalam tahap persiapan dan belum ada informasi resmi terkait pencairannya.

Pendamping sosial menyarankan agar masyarakat tidak memeriksa pencairan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos di Playstore, karena belum diperbarui.

“Ceknya jangan dari cek bansos ya karena belum akan update,” tulis Jihan Nabila melalui akun Facebook miliknya, memberikan informasi langsung kepada para penerima manfaat.

Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH atau BPNT yang ingin memastikan pencairan, langkah pertama adalah menghubungi pendamping sosial masing-masing di wilayahnya.

Sementara itu, KPM penerima BPNT murni disarankan untuk mengecek langsung melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas di wilayah mereka.

Jika pendamping sosial dan TKSK tidak dapat dihubungi, KPM bisa mengunjungi kantor kelurahan atau desa setempat. 

Di sana, mereka bisa meminta bantuan untuk mengecek data melalui sistem DTSEN milik Kemensos.

Sebagai alternatif terakhir, masyarakat juga bisa langsung menghubungi Dinas Sosial kabupaten atau kota agar mendapatkan informasi resmi dan valid mengenai status bansos mereka.

Keterlambatan pembaruan data di situs resmi dan aplikasi Cek Bansos membuat banyak masyarakat bingung. 

Padahal, informasi dari kanal tersebut sering dijadikan acuan utama oleh KPM.

Karena itu, pendamping sosial terus mengedukasi masyarakat agar menggunakan jalur resmi langsung melalui petugas lapangan demi mendapatkan informasi yang akurat.

Validasi data penerima bansos memerlukan waktu, terutama untuk mereka yang baru masuk daftar dan belum memiliki KKS. 

Proses ini termasuk verifikasi administratif yang dilakukan oleh dinas sosial setempat.

Pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang tidak resmi, termasuk dari media sosial yang belum terverifikasi.

Program PKH dan BPNT tetap menjadi harapan banyak warga kurang mampu untuk membantu mencukupi kebutuhan pokok. 

Maka dari itu, kejelasan informasi sangat dibutuhkan oleh para penerima manfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Penerima pun diimbau untuk terus memantau informasi dari sumber terpercaya dan mengikuti prosedur pencairan sesuai arahan petugas lapangan.

Di tengah keterlambatan pencairan bantuan sosial bagi sebagian KPM, harapan tetap mengalir agar proses bisa segera selesai. 

Pemerintah diharapkan segera mempercepat distribusi, terutama untuk KPM yang belum pernah mendapatkan bantuan.

Semoga seluruh penerima PKH dan BPNT yang belum mendapat pencairan tahap 2 bisa memperoleh haknya dalam waktu dekat.

Jika Anda adalah KPM PKH atau BPNT tahap 2 yang belum menerima bansos, silakan hubungi pendamping sosial, TKSK, atau kelurahan Anda untuk cek data. 

Jangan lupa untuk selalu update informasi dari sumber resmi dan waspada terhadap berita hoaks. Sudahkah Anda cek ke dinas sosial terdekat? (*)