Nasib 105 Ribu Pikap India Menggantung, Dirut Agrinas Siap Batalkan Impor
SOKOGURU, JAKARTA - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota, angkat bicara soal polemik impor 105 ribu unit pikap asal India.
Ia menegaskan siap membatalkan penggunaan kendaraan tersebut jika diperintahkan oleh Pemerintah dan DPR RI.
Langkah ini diambil menyusul derasnya kritik terhadap pengadaan armada operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Joao memastikan pihaknya bakal patuh pada instruksi Presiden Prabowo Subianto serta hasil keputusan parlemen di Senayan.
"Kalau memang tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai. Apa pun risikonya, saya bertanggung jawab," ujar Joao dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Siap Tanggung Risiko Finansial
Meski sebagian unit pikap India sudah mendarat di pelabuhan Indonesia, Agrinas tetap membuka opsi pembatalan total.
Joao mengakui kebijakan ini membawa konsekuensi finansial yang besar bagi perusahaan pangan tersebut.
Pihaknya kini tengah menjalin komunikasi intensif dengan mitra pemasok di India.
Tujuannya adalah mencari solusi bisnis agar potensi kerugian akibat pembatalan impor massal ini dapat ditekan seminimal mungkin.
DPR RI Meradang, Rapat Memanas
Kabar kesiapan pembatalan ini berbanding terbalik dengan tensi tinggi di Gedung DPR RI. Pada Rabu (11/3/2026), Komisi VI menggelar RDP untuk membedah urgensi impor 105 ribu kendaraan yang dinilai melangkahi prosedur.
Namun, rapat tersebut diwarnai kemarahan anggota dewan lantaran Joao Mota absen dengan alasan kesehatan.
Ketidakhadiran bos Agrinas ini dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif yang sedang menjalankan fungsi pengawasan.
Tudingan Melecehkan Konstitusi
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mencecar perwakilan Agrinas yang hadir. Ia menilai proyek impor ini sangat mencurigakan karena Menteri Koperasi sendiri mengaku tidak mengetahui detail rencana pengadaan kendaraan tersebut.
Mufti menegaskan bahwa impor skala besar ini bukan sekadar masalah bisnis, tapi menyangkut kepentingan rakyat di desa.
Ia mendesak agar Dirut Agrinas segera menghadap dan memberikan penjelasan transparan mengenai siapa di balik proyek ini.
Rapat Ditunda demi Klarifikasi
Kritik tajam juga muncul karena para kepala desa selaku pengguna (user) diklaim tidak pernah diajak berdiskusi.
DPR menilai Agrinas telah melangkahi konstitusi dan melecehkan posisi Menteri Koperasi dalam struktur koordinasi.
Buntut dari kekecewaan tersebut, Komisi VI sepakat menunda rapat hingga Joao Mota bisa hadir secara fisik.
Parlemen ingin memastikan bahwa setiap pengadaan aset negara, termasuk armada KDKMP, dilakukan secara legal dan transparan.
Fokus pada Koperasi Desa
Hingga saat ini, nasib 105 ribu unit pikap tersebut masih belum menemui titik terang.
Agrinas terjepit di antara komitmen pengadaan armada desa dan tuntutan kepatuhan regulasi yang ketat dari pihak legislatif.
Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah pusat. Apakah impor pikap India ini akan tetap berlanjut sebagai penunjang ekonomi desa, atau justru berakhir sebagai proyek yang terbengkalai akibat polemik birokrasi. (*)
