SOKOGURU - Pemerintah resmi mengumumkan penyaluran 1,3 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui 80.000 koperasi desa yang tergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih. 

Kebijakan ini diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar pada 12 Juni 2025, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat ketahanan pangan dari tingkat desa.

Program penyaluran beras SPHP ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, dimulai Juni hingga Desember 2025. 

Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 30 Desember 2024 lalu, yang menekankan pentingnya distribusi pangan yang merata dan menjangkau seluruh pelosok negeri.

Hingga pertengahan Juni, pemerintah telah menyalurkan sebanyak 181.100 ton dari total target 1,5 juta ton beras SPHP. 

Artinya, masih ada sekitar 1,318 juta ton beras yang akan didistribusikan ke masyarakat melalui jalur koperasi desa dalam waktu enam bulan ke depan. 

Ini menjadi langkah strategis dalam mengatasi fluktuasi harga pangan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap beras murah dan berkualitas.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa penyaluran beras akan dilakukan secara selektif. 

Mereka mempertimbangkan dinamika harga gabah dan kesejahteraan petani lokal agar distribusi ini tidak justru merugikan pelaku utama di sektor pertanian. 

Langkah ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Igusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk memperluas jangkauan beras terjangkau bagi seluruh masyarakat. 

“Bayangkan saat 80.000 koperasi sudah operasional penuh di seluruh Indonesia. Pemerintah akan punya jalur logistik yang langsung menjangkau masyarakat yang memang membutuhkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Ini sangat bagus,” ujar Ketut, Rabu, 18 Juni 2025.

Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi beras, tapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal. 

Menurut Kepala Bapanas, Arif Prasetywa Adi, koperasi ini akan menjadi pusat layanan masyarakat di desa. 

“Kita bentuk di dalam Kopdes. Nanti ada gerai pangan, klinik, apotek, cold storage, hingga penjualan LPG 3 kg termasuk SPHP beras. Jadi masyarakat tidak akan kesulitan lagi,” jelas Arif.

Dengan pendekatan ini, koperasi desa menjadi lebih dari sekadar jalur distribusi. 

Ia menjelma sebagai simpul strategis dalam pembangunan ekonomi perdesaan. 

Selain menjamin ketersediaan pangan, keberadaan koperasi juga membuka lapangan kerja, mendorong pengembangan usaha mikro, serta memperkuat struktur ekonomi lokal yang tahan terhadap gejolak.

Penyaluran beras SPHP melalui koperasi juga merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mengendalikan harga pasar dan menciptakan ekosistem pangan yang adil. 

Harga beras yang stabil akan berdampak langsung pada pengendalian inflasi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan sektor riil di pedesaan.

Selain itu, skema distribusi berbasis koperasi juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam program pangan nasional. 

Karena koperasi berada langsung di tengah masyarakat, maka proses pengawasan dan evaluasi bisa dilakukan secara terbuka, melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, serta anggota koperasi sendiri.

Langkah pemerintah ini mencerminkan komitmen nyata terhadap ketahanan pangan nasional yang inklusif. 

Dengan memanfaatkan koperasi sebagai ujung tombak distribusi, program SPHP berpotensi menjangkau rumah tangga yang paling membutuhkan, sekaligus memberdayakan desa sebagai pilar utama pembangunan ekonomi dan sosial.

Harga beras SPHP terbaru

Per 1 Mei 2024, harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP—program beras murah dari pemerintah—mengalami penyesuaian harga. 

Kebijakan ini diberlakukan atas dasar surat resmi dari Badan Pangan Nasional yang mengatur penugasan beras SPHP tahun 2024. 

Langkah ini diambil untuk menyesuaikan harga dengan kondisi pasar dan biaya produksi yang meningkat.

Sebelumnya, masyarakat dapat membeli beras SPHP seharga Rp10.900 per kilogram. 

Namun, mulai Mei 2024, harga tersebut naik menjadi Rp12.500 per kilogram. 

Untuk kemasan 5 kilogram, harga resmi saat ini berada di angka Rp62.500. 

Kenaikan ini menjadi perhatian publik, terutama karena beras SPHP merupakan salah satu program andalan untuk menjaga keterjangkauan pangan.

Perubahan harga tersebut didasarkan pada Surat Badan Pangan Nasional Nomor 142/TS/02.02/K/4/2024. 

Penyesuaian HET ini diumumkan secara resmi melalui akun Instagram @perum.bulog. 

"Per 1 Mei 2024 terdapat perubahan harga beras SPHP yang mengacu pada surat Badan Pangan Nasional tentang Penugasan SPHP Beras Tahun 2024," demikian kutipan dari unggahan tersebut.

Penyesuaian HET beras SPHP bukan kali pertama dilakukan pemerintah. 

Sebelumnya, pada September 2023, harga beras SPHP juga mengalami kenaikan, dari Rp9.450 menjadi Rp10.900 per kilogram. 

Kenaikan saat itu juga dipicu oleh meningkatnya harga produksi dan distribusi yang tidak bisa dihindari. (*)