JAKARTA, SOKOGURU - Digitalisasi UMKM masih terhambat akibat akses internet yang tidak merata di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga perlu peran pemerintah untuk memastikan investasi yang mendorong pembengunan infrastruktur internet.
“Rendahnya atau bahkan ketiadaan akses internet yang cepat dan terjangkau, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) menghambat perkembangan sosial dan ekonomi mereka sehingga memperparah ketimpangan antar wilayah,” ujar Louis Budiman, Asisten Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (04/10/2023).
Pemerataan internet ini merupakan salah satu upaya penting untuk mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. Pemerataan tersebut sekaligus upaya mengembangan digitalisasi UMKM, Pendidikan dan sistem pemerintah daerah.
Menurutnya, penting disadari bahwa transformasi digital yang inklusif merupakan kunci tercapainya kemakmuran negeri. Untuk itu, prioritas perlu diberikan pada penyediaan internet di daerah-daerah yang tertinggal.
Meski demikian, Louis menyadari anggaran negara yang terbatas dan kebutuhan akan investasi yang besar dalam menjamin konektivitas antar pulau. Sehingga membuat keterlibatan sektor swasta menjadi penting.
Disinilah, kata Louis peran pemerintah diperlukan, paling tidak dalam memastikan masuknya investasi untuk mendorong pembangunan infrastruktur internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), memiliki peran strategis dalam menarik investasi dari sektor swasta.
BAKTI menjalankan berbagai proyek strategis nasional untuk memperluas akses internet dan pemerataan infrastruktur digital di wilayah 3T. Termasuk juga Palapa Ring, satelit multifungsi Satria-I, penyediaan menara BTS, dan akses internet berbasis teknologi satelit di fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan daerah.
Di samping program-program tersebut, reformasi regulasi dan memformulasikan kembali strategi menjadi keniscayaan dalam menghadapi kompleksitas isu-isu terkait pembangunan infrastruktur internet pada tingkat nasional maupun daerah.
Center for Indonesian policy Studies (CIPS) saat ini sedang menyiapkan sebuah makalah yang berisi rekomendasi kebijakan terkait pentingnya persebaran akses internet yang cepat dan terjangkau di daerah daerah pedesaan, termasuk di wilayah 3T. Rekomendasi tersebut meliputi antara lain perlunya sebuah peta jalan bagi investasi yang memperhitungkan kebutuhan serta tantangan yang berbeda di tiap daerah. Ini memerlukan peningkatan kolaborasi serta transparansi BAKTI yang sejatinya memiliki tujuan mulia dan mengemban tanggung jawab yang besar.[]
