UPAYA pemerintah untuk mendorong hadirnya basis data tunggal Koperasi dan UMKM terus digalakkan. Menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023.
Dilansir dari bps.go.id, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki mengajak para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM, serta Kepala BPS di Seluruh Provinsi agar saling berkolaborasi dalam melakukan proses updating data yang telah terkumpul. Sehingga keberadaan data tunggal koperasi dan UMKM dapat memberikan informasi yang faktual dan dapat menavigasi bisnis UMKM ke depan.
"Keberadaan data tunggal menjadi penting bagi 64 juta UMKM di Indonesia yang masih dihadapkan berbagai tantangan, antara lain akses pada pembiayaan, akses pasar, hingga teknologi informasi yang memadai" ujar Teten.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pemerintah membutuhkan ketersedian data dan informasi yang dapat memberi gambaran kebutuhan pelaku UMKM di tanah air. Data tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk perencanaan dan evaluasi. Sehingga pemerintah dapat mengatasi permasalahan UMKM secara tepat sasaran.
Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM yang mutakhir dan dikelola secara berkelanjutan sebagai single source of truth sangat vital bagi pemerintah dan pengguna data lainnya.
"Ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM juga berguna dalam mendukung akurasi dan efektivitas kebijakan pemerintah serta penyasaran program-program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam PL-KUMKM23 ini dengan menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petugas kami," ucap Amalia.
Pengembangan basis data tunggal sendiri memiliki beberapa urgensi terhadap pengembangan UMKM di tanah air, di antaranya mampu menjadi sarana perencanaan pembangunan, dasar penetapan penerima manfaat yang tepat sasaran, pengukuran kinerja UMKM dengan indikator tertentu, hingga mengukur efektivitas program pemberdayaan UMKM melalui pemantauan dan evaluasi
Berkaca dari hasil PL-KUMKM yang dilakukan KemenKopUKM tahun 2022 telah diperoleh sembilan juta data UMKM by name by address. Pelaksanaan tahun ini, pendataan akan menyasar pada 215 Kabupaten/Kota di 32 provinsi (kecuali Provinsi DIY dan Bali) pada usaha non pertanian baik yang menetap maupun tidak menetap.
Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023 sendiri akan dimulai pada 15 September hingga 14 Oktober 2023 untuk pengumpulan datanya, di mana data dikumpulkan dengan metode door-to-door dengan moda pendataan CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) oleh petugas BPS yang dilengkapi tanda pengenal. Selain menanyakan kuesioner, petugas akan melakukan geotag dan mengambil foto khusus bangunan koperasi dan UMKM.
Sedangkan informasi yang dikumpulkan antara lain terkait dengan informasi unit usaha/perusahaan yang mencakup nama usaha dan Alamat, informasi pelaku usaha, hingga informasi karakteristik usaha. Hingga kemudian, pendataan tersebut diharapkan mampu menghasilkan output basis data tunggal koperasi dan UMKM by name by address berdasarkan demografi dan karakteristik usaha.
