Humaniora

Hilirisasi UMKM pada Komoditas Rumput Laut dan Kelapa Terpadu Tetap Dilanjutkan

Pemerintah juga terus menggenjot digitalisasi UMKM agar bisa masuk ke dalam ekosistem digital. Dengan demikian, UMKM dapat memperluas akses pasarnya baik ke marketplace, website, dan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP).

By Rosmery C Sihombing  | Sokoguru.Id
29 Desember 2023

UNTUK lebih meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),   Kementerian Koperasi dan UKM  akan tetap melanjutkan hilirisasi UMKM pada 2 komoditas  utama, yaitu rumput laut dan kelapa terpadu di 2024.


“Selain itu,  mengupayakan  penumbuhan UMKM Start Up melalui inkubasi usaha, penguatan regulasi yang memihak UMKM, seperti kebijakan bea masuk dalam rangka penguatan hilirisasi rumput laut dan aturan e-commerce agar UMKM bertahan di ekosistem ekonomi digital,” jelas  Deputi bidang Usaha  Mikro Kemenkop UKM, Yulius, saat dihubungi Sokoguru, Kamis (28/12).  

 

Program pembiayaan mudah untuk UMKM, lanjutnya, juga akan dilanjutkan, yakni dengan melakukan kajian dan exercise penerapan credit scoring dan optimalisasi kredit rantai pasok (program KUR Klaster). 


“Juga akan melanjutkan program layanan rumah kemasan, Redesign Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM,” imbuhnya.


Lebih lanjut, Yulius menuturkan rekam jejak dan Outlook UMKM di tahun 2023. Menurutnya, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM per 21 Desember 2023 sebesar Rp250,3 triliun kepada 4,48 juta debitur.


“Hingga saat ini 22,81 juta UMKM sudah onboarding digital, Layanan Rumah Kemasan sebanyak 13 lokasi telah disiapkan untuk mendorong pemberdayaan UMKM, dan  3,4 juta nomor induk berusaha (NIB) secara nasional telah diterbitkan. Selain itu,  sebanyak 2.753 UMKM telah menerima program pengentasan kemiskinan ekstrem,” jelasnya lagi.


Yulius mengatakan pemerintah juga terus menggenjot digitalisasi UMKM agar bisa masuk ke dalam ekosistem digital. Dengan demikian, UMKM dapat memperluas akses pasarnya baik ke marketplace, website, lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP), dan lain sebagainya. 


“Hal ini sekaligus melaksanakan amanat Presiden untuk mendorong pemerintah memenuhi kuota minimal atas 40% belanjanya di UMKM lokal melalui LKPP,” katanya.


Yulius juga mengingatkan kembali bahwa pemerintah menekankan fokus pengembangan UMKM pada tujuh  sektor prioritas, yaitu kuliner, fesyen, ekonomi kreatif, pertanian/perkebunan, peternakan/perikanan, home decor dan pariwisata.(SG-2)