PADA sesi pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Ministerial Council Meeting Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD), Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann secara resmi menyampaikan Peta Jalan Aksesi OECD kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto.
Keduanya mencatat sejarah dari diskusi aksesi antara OECD dan Indonesia, sebagai negara pertama dari Asia Tenggara yang menjadi kandidat anggota OECD.
Pada PTM OECD di Paris, Prancis, pada 2-3 Mei 2024 itu, Menko Airlangga disambut hangat oleh Cormann di Château de la Muette yang menjadi markas besar OECD, Kamis (2/5) waktu setempat.
Baca juga: Bertemu Menlu Singapiura, Menko Perekonomian Bahas Kerja Sama Bilateral Strategis
“Indonesia telah melewati perjalanan reformasi ekonomi pembangunan dan pertumbuhan yang luar biasa selama dua dekade terakhir. Kerja sama kami terus berkembang dan kokoh selama dua dekade tersebut, dengan Indonesia sebagai Key Partner OECD sejak 2007, “ ujar Cormann, dalam siaran pers yang diterima Sokoguru.
Seiring dengan terbentuknya Program Regional Asia Tenggara OECD (SEARP) pada 2014, lanjutnya, didirikannya kantor OECD di Jakarta pada 2015, dan melalui program-program kerja yang telah OECD dan Indonesia lakukan.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan Sekjen Cormann dalam mengawal proses aksesi OECD Indonesia yang berlangsung cepat.
Baca juga: Kemenko Perekonomian Gelar Rapat Koordinasi untuk Tanggapi Konflik Timur Tengah
Sebagaimana diketahui, Indonesia telah menyampaikan intensi untuk keanggotaan OECD pada Juli 2023. Dalam waktu singkat yaitu pada Februari 2024, diperoleh keputusan dari Dewan OECD yakni seluruh 38 anggota OECD secara sepakat untuk memulai proses aksesi Indonesia di OECD.
Menko Airlangga menyampaikan bahwa pasca diserahterimakannya Peta Jalan Aksesi Indonesia di PTM OECD hari ini, Indonesia berniat menyerahkan Initial Memorandum pada awal 2025.
Initial Memorandum merupakan dokumen yang disampaikan negara kandidat aksesi OECD untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan OECD. Dokumen ini merupakan proses awal dari rangkaian proses penyelarasan dari regulasi, kebijakan, dan standar suatu negara dengan OECD.
Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Airlangga mengungkapkan bahwa proses koordinasi domestik serta komunikasi dengan negara mitra anggota OECD dan mitra internasional lainnya telah dilakukan secara intensif.
Hal itu untuk memastikan proses keanggotaan Indonesia berjalan cepat dan lancar. Sebagai quick wins, Indonesia akan memprioritaskan sektor-sektor yang selama ini telah mengadopsi standar dan kebijakan OECD untuk dapat terlebih dahulu diselesaikan.
Cormann menambahkan bergabungnya Indonesia turut meningkatkan nilai strategis bagi OECD. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar dan satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara, tidak dapat dipungkiri jika Indonesia merupakan aktor signifikan dalam pemerintahan global.
Dalam pertemuan ini, Sekjen OECD itu juga menyampaikan akan berkunjung ke Indonesia pada akhir Mei 2024. Dalam kunjungan itu, ia diagendakan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam rangka peluncuran Peta Jalan Aksesi Indonesia.
Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional Kemenko Perekonomian, dan Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO.
Bekerja sama dengan lebih 100 negara, OECD adalah forum kebijakan global yang mempromosikan kebijakan untuk menjaga kebebasan individu dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat di seluruh dunia. (SG-1)
