INDONESIA secara tegas menyatakan komitmennya untuk terus mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi energi ke ramah lingkungan.
Dalam hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan penting dalam menyediakan beragam kerangka kebijakan yang tepat dan mengembangkan lebih banyak instrumen serta kebijakan terkait mekanisme pembiayaan bagi sektor swasta dan filantropi.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech-nya pada High-Level Event di Brookings Institution,Washington, D.C, Amerika Serikat (AS), Selasa (16/4).
Baca juga: Kemenko Perekonomian Gelar Rapat Koordinasi untuk Tanggapi Konflik Timur Tengah
Meski demikian, Menkeu menyebut bahwa transisi energi sangat kompleks dalam prosesnya. Kompleksitas yang terjadi tidak hanya secara politis, namun juga secara sosial. Utamanya karena harus memprioritaskan prinsip keterjangkauan energi serta keadilan.
“Terlebih, dengan lebih dari 100 ribu pulau dan 270 juta penduduk, kompleksitas ini menjadi semakin nyata bagi Indonesia," kata Sri Mulyani sebagaimana dilansir situs Kemenkeu.
Baca juga: PLTGU Jawa-1: Solusi Emisi Karbon Terbesar di Asia Tenggara
"Bagaimana mendesain transisi energi ini, sembari menjaga pertumbuhan dengan rerata lebih dari 5% selama hampir dua dekade adalah pelajaran dari Indonesia yang saya bawa ke fora ini,” ungkap Menkeu dalam forum bertajuk “Navigating the Mid-transition Period of the Low-Carbon Shift: The Critical Role of Finance Ministries”.
Baca juga: Komitmen Dukung Dekarbonisasi, Pertamina Raih Skor Baik dari CDP
Selanjutnya, Menkeu juga menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan transisi energi memerlukan kerja bersama yang kuat melalui sinergi kolaborasi baik antar kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, antar pemerintahan, juga dukungan internasional.
“Kami akan terus mengingatkan permasalahan transisi energi ini bukanlah permasalahan perorangan atau satu institusi. Harus diupayakan bersama-sama. Baik di tingkat Indonesia, regional, hingga global,” tutupnya. (SG-2)
