KOMISI B DPRD DKI Jakarta mengajukan usulan penting untuk pembenahan sistem administrasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka meningkatkan kinerja dan transparansi.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, menekankan perlunya perbaikan administrasi guna mencegah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"BUMD perlu memiliki sistem administrasi yang baik untuk menyelesaikan temuan dari LHP BPK. Dewan menemukan adanya masalah administrasi yang perlu ditangani," ujar Ismail dalam keterangan pers, pada Rabu (31/7).
Baca juga: Kredit UMKM Bank DKI Tumbuh Hingga 22,78 Persen
Ismail menjelaskan bahwa BUMD DKI wajib menuntaskan temuan administrasi yang tercantum dalam LHP BPK. Oleh karena itu, diperlukan sistem administrasi yang efektif agar masalah serupa tidak muncul setiap tahun.
"Dengan sistem yang baik, kita dapat lebih maju dalam menuntaskan program yang ditetapkan bersama setiap tahun anggaran," ungkap Ismail.
Baca juga: Bank DKI dan Komunitas Mini 4WD Berkolaborasi Dorong Transaksi Nontunai
Komisi B DPRD juga meminta pembenahan untuk meningkatkan penyerapan anggaran yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) di masa mendatang.
Ismail mendorong eksekutif untuk melakukan supervisi terhadap penggunaan PMD di BUMD sebagaimana yang telah disepakati bersama DPRD.
"Supervisi harus dilakukan oleh biro maupun badan terkait agar BUMD sebagai pelaksana program dapat menyerap PMD sesuai tahun anggaran yang telah disepakati," tegasnya.
Usulan ini bertujuan untuk memperkuat kinerja BUMD dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan berjalan lancar tanpa kendala administratif.
Baca juga: Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best CSR Award 2024
Dengan supervisi dan sistem yang baik, diharapkan BUMD dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.
Langkah ini menunjukkan komitmen Komisi B DPRD DKI Jakarta dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di setiap level pemerintahan, terutama dalam pengelolaan BUMD.
Dengan perbaikan administrasi, BUMD diharapkan dapat beroperasi lebih efisien dan efektif, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jakarta. (SG-2)
