PENGGUNAAN fitofarmaka membuka peluang bagi pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau dan aman, sekaligus mendukung industri herbal dalam negeri yang berkelanjutan.
Fitofarmaka perlu diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) karena obat berbahan alam itu telah teruji secara klinis. Selain itu, pemanfaatkan kekayaan hayati Indonesia dapat memperkuat kemandirian pengobatan dengan mengurangi ketergantungan pada obat impor.
Pendapat itu disampaikan PelaksanaTugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Reni Yanita, saat membuka kegiatan Awareness Fitofarmaka di House of Wellness Kementerian Perindustrian, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Baca juga: Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam Bisa Pacu Industri Herbal Bersaing di Pasar Global
“Dalam upaya pengembangan ini, Kemenperin menjalin kolaborasi dengan berbagai institusi dan penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang manfaat fitofarmaka, serta mendukung penelitian dan pengembangan produk yang berkualitas agar lebih diterima di fasyankes,” ujarnya dalam rilis Jumat (4/10).
Fitofarmaka adalah obat berbahan alam yang telah teruji secara klinis di fasyankes di seluruh Indonesia. Kemenperin menargetkan peningkatan penggunaan obat berbahan alam ini dalam layanan kesehatan nasional.
Kemenperin mendukung pengembangan produk Obat Bahan Alam (OBA) melalui transfer pengetahuan tentang peraturan terkini dan pengembangan produk.
Baca juga: Herbalav, UMKM dari Kendal, Jeteng, Masuk Tahap Growth Sprint EntreDev 2024
Kemudian meningkatkan kesadaran dan minat pasar terhadap produk obat bahan alam melalui edukasi dan promosi, memfasilitasi kerja sama bisnis hulu-hilir industri obat bahan alam untuk meningkatkan jumlah produk yang beredar di pasaran, serta memperkenalkan House of Wellness sebagai pusat pengembangan obat bahan alam milik Kemenperin kepada mitra industri potensial.
Sejalan dengan itu, Kemenperin berperan aktif dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Melalui inisiatif Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka, pemerintah berkomitmen untuk mendukung industri fitofarmaka agar dapat menyediakan produk-produk yang aman, berkhasiat, dan bermutu sesuai standar pasar.
Dalam Satgas itu, Direktorat Jenderal IKFT Kemenperin bertanggung jawab sebagai Ketua Bidang Produksi.
Untuk mengakselerasi penggunaan Fitofarmaka, Kemenperin menyelenggarakan kegiatan Awareness Fitofarmaka yang bertema Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Obat Bahan Alam dan Fitofarmaka di Indonesia.
Kegiatan tersebut digelar di House of Wellness, fasilitas milik Kemenperin yang berfokus pada produksi obat berbahan alam, termasuk fitofarmaka, yang sudah teruji secara klinis dengan teknologi pengolahan bahan baku alami yang memungkinkan proses dari ekstraksi hingga pengemasan produk, sesuai dengan standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).
Sebagai bentuk implementasi program, Awareness Fitofarmaka melibatkan seminar yang menghadirkan enam narasumber dari kalangan pemerintah, pembuat kebijakan, dan industri farmasi yang berpengalaman mengembangkan Fitofarmaka.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, digelar pameran dengan menampilkan 13 industri farmasi dan obat bahan alam, tujuh industri ekstrak bahan alam, serta instansi terkait seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Politeknik AKA Bogor, dan BBSPJIKFK.
“Dengan pameran ini, diharapkan mampu memicu minat fasilitas pelayanan kesehatan daerah, serta menciptakan peluang kerjasama bisnis untuk memperluas pemanfaatan Fitofarmaka,” imbuh Reni.
Selain itu, kegiatan ini menjadi ajang promosi fasilitas produksi obat bahan alam (House of Wellness) milik Kemenperin, yang diresmikan pada Februari 2024.
Reni menambahkan, semua pihak yang terlibat untuk terus bersinergi dalam mengembangkan industri farmasi dan fitofarmaka di Indonesia. Kerja sama yang solid antara industri, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mewujudkan kemandirian dan daya saing yang diperlukan demi ketahanan kesehatan nasional. (SG-1)
