PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pencapaian inflasi Indonesia saat ini masih terkendali, dimana realisasi inflasi pada Mei 2024 tercatat 2,84% (yoy), terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1%. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara G20 lain seperti Argentina (289% yoy), Turki (75,45% yoy), dan Rusia (7,84% yoy).
“Mei yang lalu, inflasi kita berada di angka 2,84%, ini merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20. Terus, pertumbuhan ekonominya 5,11%, semoga selalu seperti ini, tapi kita tetap hati-hati, tidak boleh lengah, tantangan ke depan tidak mudah,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2024 bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga, di Istana Negara, Jumat (14/6).
Pada rapat yang ditayangkan langsung lewat youtube Bank Indonesia itu, Kepala Negara menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus memperkuat pengendalian inflasi melalui pengamanan produksi dan peningkatan efisiensi rantai pasok pangan dengan didukung oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Baca juga: BPS: Inflasi Tahunan Mei 2024 Capai 2,84%, Kelompok Makanan Jadi Penyumbang Utama
Presiden juga mengapresiasi dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada tim pengendalian inflasi yang telah bekerja keras dalam menekan angka inflasi sampai 2,84%, turun 6,76% bila di bandingkan dengan 10 tahun lalu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membahas tantangan global seperti perubahan iklim yang dapat menyebabkan kekeringan dan kelangkaan pangan yang menjadi tantangan ekonomi nasional ke depan.
"Food and Agriculture Organization (FAO) mengatakan bahwa jika didiamkan seperti sekarang ini, tidak ada pergerakan apa-apa, pada 2050. Dunia akan mengalami kelaparan berat," imbuh Jokowi.
Baca juga: BI: Inflasi Mei 2024 Menjadi 2,84% (yoy), Menurun dari Bulan Sebelumnya
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, Presiden menginstruksikan pemasangan 20.000 pompa air di daerah-daerah produksi utama beras.
"Pompa dari sungai dinaikkan ke atas untuk mengairi sawah, baik itu sungai besar maupun kecil," jelasnya.
Lebih lanjut, mantan Walikota Solo itu menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur irigasi yang terintegrasi hingga tingkat sawah untuk meningkatkan produksi pertanian.
"Air ini juga harus diteruskan sampai ke sawah, harus ada saluran primernya, irigasi sekunder, dan tersier sehingga meningkatkan produksi yang sebelumnya hanya satu kali panen menjadi tiga kali panen," tegasnya.
Lima arahan strategi
Pada Rakornas yang dihadiri 546 tim pengendalian inflasi daerah dan seluruh pejabat gubernur, pejabat wali kota, dan bupati baik secara luring maupun daring itu, Presiden memberikan lima arahan terkait strategi meningkatkan produksi dan efisiensi rantai pasok pangan.
Pertama, memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Kedua, mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian (smart agriculture). Ketiga, mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
Keempat, memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antar daerah. Kelima, memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga, di tingkat Pusat dan Daerah, guna mendukung upaya pengendalian inflasi.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua TPIP, mengatakan, arahan Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan dalam rangka memastikan terkendalinya inflasi guna membangun landasan yang solid bagi pencapaian sasaran inflasi tahun 2025-2027, masing-masing sebesar 2,5±1%, di tengah risiko dampak rambatan ketidakpastian ekonomi global dan tantangan struktural yang masih mengemuka.
“Sesuai dengan strategi kebijakan dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Itu terutama bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, sehingga inflasi tetap terjaga,” tuturnya.
Menko Airlangga mengatakan bahwa strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) dilakukan melalui beberapa hal.
Pertama, stabilisasi harga untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek melalui penyaluran SPHP, bantuan pangan, dan gerakan pangan murah di seluruh daerah, telah berhasil menahan kenaikan harga pangan lebih tinggi.
Kedua, peningkatan produksi domestik diantaranya diupayakan melalui program pompanisasi, penambahan alokasi pupuk subsidi, maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian.
“Kemudian yang ketiga, memastikan kelancaran distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia, antara lain melalui program fasilitasi distribusi pangan pada 10 komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan mengoptimalkan pemanfaatan tol laut khususnya untuk daerah-daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Sedangkan dari sisi fiskal pusat, dukungan dan sinergi antar Kementerian/Lembaga juga perlu dioptimalkan.
Lebih lanjut, Menko Airlangga mengungkapkan beberapa hal yang ditekankan dalam pengendalian inflasi dan perlu untuk dilanjutkan yakni kesinambungan pasokan domestik yang merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas harga di seluruh daerah serta penyediaan data pangan yang akuntabel.
Saat ini telah tersedia data harga secara real time dan akurat. Namun, data pasokan pangan saat ini masih dalam pengembangan.
“Pengembangan dari neraca pangan ini menjadi penting. Dari Badan pangan akan mempersiapkan terkait dengan hal kedua yaitu penyediaan data pangan yang akuntabel. Dengan adanya neraca pangan maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor,” imbuhnya.
Setelah itu, sebagai bentuk apresiasi kepada TPID dalam pengendalian inflasi di daerah, diumumkan pemenang TPID Awards 2024. (Faj/SG-1)
