INDONESIA yang diwakilkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas turut menghadiri pertemuan Economic and Social Council Financing for Development Forum 2024 (Ecosoc FfD Forum) yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada 22-25 April 2024.
Forum tersebut bertujuan untuk meninjau implementasi komitmen Addis Ababa Action Agenda, pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), serta Paris Agreement yang disepakati di 2015 untuk mencapai ekonomi yang lebih makmur dan berkelanjutan.
“Namun, enam tahun menuju garis finis TPB/SDGs, kita belum mendekati komitmen apa pun. Dengan kesenjangan pembiayaan TPB/SDGs global mencapai USD4 triliun per tahun, dan pembiayaan iklim, serta komitmen Official Development Assistance tetap belum terpenuhi,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Selasa (23/4) waktu setempat, seperti dikutip bappenas.go.id.
Baca juga: Kepala Bappenas: Transformasi Konektivitas Digital Percepat SDGs
Sebab itu, lanjutnya, bagaimana menutup kesenjangan pembiayaan tersebut menjadi salah satu tantangan mendesak bagi semua.
Pada sesi General Debate, Indonesia memaparkan sejumlah solusi konkret untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Solusi ini adalah pertama, meningkatkan implementasi mekanisme dan instrumen pembiayaan dalam seluruh tingkatan.
Kedua, mereformasi arsitektur finansial internasional untuk mencapai tujuan pembangunan global dengan kolaborasi erat antara pembuat kebijakan PBB dan Institusi Keuangan Internasional.
Baca juga: Bappenas Bersama Sejumlah Kementerian dan Lembaga Luncurkan Indeks Desa
“Khususnya terkait peningkatan kapasitas pemberian pinjaman dan pembiayaan bersifat concessional, serta peningkatan representasi negara berkembang, termasuk kemajuan reformasi pajak internasional, penanganan krisis utang, dan peningkatan sistem peringkat kredit,” imbuh Suharso.
Ketiga, sambungnya, melampaui pendekatan business as usual dan mengadopsi inovasi pembiayaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih cepat,” imbuh Suharso.
Indonesia turut mencontohkan sejumlah praktik baik sistem pembiayaan inovatif yang menjadi kunci dalam isu ini kesenjangan pembiayaan, di antaranya penerbitan Surat Obligasi Biru Pemerintah yang ditawarkan kepada publik untuk pertama kalinya di dunia, Obligasi TPB/SDGs pertama di Asia dan Sukuk Hijau.
Global Blended Finance Alliance (GBFA) merupakan aliansi untuk mendorong solusi mengatasi isu terbatasnya pembiayaan pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan campuran.
“Kami mengundang negara-negara anggota untuk bergabung dengan GBFA. Hanya dengan memupuk kolaborasi, kita dapat mengatasi tantangan bersama. Indonesia siap untuk berkontribusi dalam upaya percepatan SDGs,” ujarnya.
Apa yang disampaikan Kepala bappenas tersebut senada dengan pesan yang disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Menurutnya, dibutuhkan transformasi kata-kata menjadi aksi nyata untuk penyediaan pembiayaan jangka panjang yang terjangkau dalam skala besar.
“Antara lain melalui peningkatan upaya oleh negara maju, pemenuhan Official Development Assistance, peningkatan kapital dan efisiensi penggunaan sumber daya oleh Multilateral Development Banks, serta peningkatan representasi negara maju pada sistem global,” katanya. (SG-1)
