PENGUNDURAN diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, pada 3 Juni 2024, mengundang tanda tanya besar di kalangan publik dan para pengamat.
Keputusan ini diumumkan oleh Istana Kepresidenan tanpa penjelasan rinci mengenai alasan di balik langkah tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno hanya menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat kepada Bambang dan Dhony, tanpa memberikan detail lebih lanjut.
Meski Pratikno menegaskan bahwa pengunduran diri ini bukanlah hal mendadak, melainkan hasil dari pembicaraan panjang, ketidakjelasan alasan sebenarnya membuka ruang spekulasi.
Baca juga: Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri, Keppres Pemberhentian Telah Terbit
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengungkapkan kekhawatiran tentang tingginya target yang dibebankan kepada Otorita IKN, yang mungkin menjadi penyebab utama pengunduran diri ini.
Tantangan yang dihadapi proyek IKN, termasuk masalah gaji yang belum dibayarkan dan protes masyarakat adat, menambah kompleksitas tugas tersebut.
Proyek IKN di Kalimantan Timur adalah salah satu proyek ambisius pemerintahan Jokowi yang bertujuan untuk memindahkan ibu kota negara.
Namun, dari awal, proyek ini sudah dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari pembiayaan hingga sosial.
Baca juga: Beri Bantuan Benih, Kementan Dorong Sulawesi Barat Berdaulat Pangan dan Suplai ke IKN
Daniel Johan menggarisbawahi bahwa target Otorita IKN untuk menyelenggarakan rangkaian acara peringatan HUT Kemerdekaan RI di lokasi baru pada 17 Agustus mendatang adalah target yang sangat tidak realistis.
Menurutnya, target ini hanya mungkin dicapai jika upacara tersebut dilakukan secara simbolis, tanpa memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memastikan kesiapan IKN sebagai ibu kota.
Penunjukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas ketua dan wakil ketua Otorita IKN oleh Presiden Jokowi menunjukkan upaya untuk mempertahankan momentum proyek ini.
Baca juga: Kemenparekraf Perkuat Peran Komunitas dalam Pembangunan Sektor Parekraf di IKN
Namun, apakah perubahan kepemimpinan ini akan mampu menjawab tantangan besar yang dihadapi IKN masih menjadi pertanyaan.
Kritik dan kekhawatiran yang muncul dari berbagai pihak menunjukkan bahwa ambisi besar pemerintah dalam proyek ini mungkin perlu ditinjau ulang.
Prioritas seharusnya diberikan pada penanganan masalah mendasar yang dihadapi, termasuk memastikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat lokal yang terdampak.
Keputusan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe untuk mundur secara bersamaan mencerminkan tekanan dan tantangan luar biasa dalam menjalankan proyek sebesar IKN.
Tanpa kejelasan lebih lanjut mengenai alasan pengunduran diri mereka, publik dan para pemangku kepentingan hanya bisa berspekulasi.
Namun, satu hal yang jelas: keberlanjutan dan kesuksesan proyek ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, transparansi, dan pendekatan yang realistis terhadap tantangan yang ada.
Pemerintah perlu belajar dari situasi ini dan memperkuat strategi komunikasi serta manajemen proyek.
Keberhasilan IKN bukan hanya tentang memenuhi target ambisius, tetapi juga tentang menciptakan kota yang layak huni, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tanpa pendekatan yang holistik dan inklusif, mimpi tentang ibu kota baru yang megah bisa berakhir sebagai proyek ambisius yang gagal memenuhi harapan. (SG-2)
