SOKOGURU - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kini telah bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTESEN). 

Perubahan ini berdampak pada penyaluran bantuan sosial (Bansos) 2025, yang mungkin membuat sejumlah penerima Bansos tak lagi mendapat manfaat.

Penyaluran Bansos tahap pertama tahun 2025 akan menggunakan DTESEN sebagai acuan utama. 

Perubahan dari DTKS ke DTESEN memiliki dua konsekuensi besar, salah satunya adalah kemungkinan adanya inclusion error dan exclusion error. 

Inclusion error terjadi ketika penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan Bansos tidak terdaftar dalam data, sementara exclusion error terjadi saat penerima yang seharusnya tidak menerima bantuan malah tercatat.

Peran DTESEN dalam Menjamin Ketepatan Sasaran Bansos

“Saya bersama Pak Wamen, Pak Sekjen, para Dirjen, dan jajaran Kementerian Sosial hadir lengkap pada hari ini untuk pertama-tama tentu bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya,” kata Menteri Sosial dalam acara peluncuran DTESEN menyampaikan.  

Ia juga menekankan pentingnya upaya yang telah dilakukan untuk membangun data tunggal ini, yang akan mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.

Proses dan Tujuan Pembangunan DTESEN

DTESEN dibangun sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah terkait data sosial yang selama ini menjadi tantangan besar dalam pengelolaan bantuan sosial di Indonesia. 

“DTESEN hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan data yang selama ini menjadi tantangan dalam mengelola bantuan sosial yang dinilai oleh banyak pihak tidak sepenuhnya tepat sasaran,” jelasnya.

Pembentukan DTESEN dengan Data Terpadu

Data tunggal ini bukan hanya sekadar daftar penerima Bansos, tetapi menjadi dasar bagi integrasi program pembangunan nasional. 

DTESEN memuat data individu dan keluarga yang memuat informasi tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. 

Selain itu, data ini telah dipadankan dengan data kependudukan, menjadikannya lebih akurat dan dapat diandalkan.

Kolaborasi Antar Lembaga

“Dengan data ini kita dapat memastikan sinergi antar Kementerian dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan sosial yang terukur dan berkelanjutan,” tambah Menteri Sosial. 

Melalui pemanfaatan DTESEN, pemerintah berupaya memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Dasar Pembentukan DTESEN

DTESEN dibangun berdasarkan tiga basis data utama, yaitu DTKS, Reksosek, dan P3. 

Data ini didukung oleh data dari BPJS Kesehatan dan BPS yang dipadankan dengan data kependudukan dari Dapil. 

Pengolahan data dilakukan oleh BPS, yang merupakan lembaga yang tepat untuk tugas ini.

Implementasi DTESEN oleh BPS

BPS memiliki peran yang sangat penting dalam konsolidasi dan pemadanan data ini. 

BPS mengolah dan mengonsolidasikan data yang akan digunakan untuk berbagai kebijakan sosial di Indonesia. 

Sebagaimana diketahui, BPS adalah lembaga yang memiliki kemampuan dan otoritas dalam menangani tugas-tugas pengelolaan data nasional.

Dampak Positif Bagi Penerima Bansos

Penggunaan DTESEN sebagai basis data untuk bantuan sosial berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan data yang lebih akurat, bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran, memastikan keluarga yang membutuhkan benar-benar menerima bantuan.

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

Menteri Sosial mengapresiasi kerja keras dari Kadinsos Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang telah mendukung implementasi DTESEN di seluruh Indonesia. 

Kolaborasi ini diharapkan bisa memastikan program bantuan sosial berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

Pelibatan Pendamping PKH

Pendamping PKH juga memiliki peran penting dalam mendampingi keluarga penerima manfaat (KPM). 

Mereka diharapkan untuk bekerja dengan dedikasi tinggi untuk memastikan Bansos tepat sasaran dan diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Tujuan Penyaluran Bansos yang Lebih Efektif

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih efisien dan efektif. 

Dengan penggunaan DTESEN, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dan memastikan kesejahteraan sosial yang lebih merata.

Tanggapan Masyarakat terhadap DTESEN

Masyarakat menyambut baik perubahan ini karena mereka berharap bantuan sosial bisa diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan. 

Meski ada potensi kesalahan dalam pendataan, masyarakat berharap sistem baru ini bisa memberikan keadilan lebih bagi mereka yang membutuhkan. (*)