SOKOGURU - Indonesia kembali diguncang skandal korupsi besar-besaran. Kali ini, PT Pertamina Patra Niaga terjerat kasus dugaan pengoplosan BBM bersubsidi. 

Modusnya? Pertalite diubah menjadi Pertamax demi keuntungan ilegal yang fantastis.

Dampaknya bukan main-main. Negara merugi triliunan rupiah, sementara masyarakat semakin kesulitan mendapatkan BBM dengan harga wajar. 

Korupsi semacam ini menunjukkan betapa besarnya tantangan dalam menjaga keadilan distribusi energi.

Deretan Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia

Selain skandal Pertamina, masih ada sejumlah kasus korupsi raksasa lainnya yang mencuri perhatian. Berikut daftar enam kasus dengan nilai kerugian negara terbesar:

1. Korupsi PT Timah – Rp 300 Triliun

Kasus korupsi di PT Timah Tbk menjadi salah satu yang paling mengerikan. 

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengungkap bahwa sejak 2015, perusahaan ini membeli bijih timah dari tambang ilegal melalui jaringan lima smelter.

Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 300 triliun, termasuk dampak lingkungan akibat eksploitasi liar. 

Kerusakan ekosistem yang ditimbulkan semakin memperparah dampak korupsi ini.

2. Korupsi Pertamina Patra Niaga – Rp 193 Triliun

Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, sebagai tersangka dalam skandal besar ini. 

Modusnya mencakup pengoplosan BBM RON 90 (Pertalite) menjadi RON 92 (Pertamax) dengan kualitas di bawah standar.

Selain itu, ditemukan juga praktik markup impor minyak mentah dan produk kilang. 

Negara mengalami kerugian sekitar Rp 193,7 triliun akibat manipulasi ini. Sejauh ini, tujuh tersangka telah ditangkap.

3. Skandal BLBI – Rp 138 Triliun

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi salah satu peristiwa korupsi terbesar sepanjang sejarah. 

Bermula dari krisis moneter 1997-1998, pemerintah memberikan dana talangan kepada bank-bank bermasalah. Sayangnya, banyak dana yang justru diselewengkan.

Hingga kini, pemerintah masih terus mengejar pihak-pihak yang bertanggung jawab. Satgas BLBI dibentuk untuk menarik kembali dana negara yang raib akibat skandal ini.

4. Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group – Rp 78 Triliun

Kasus ini melibatkan alih fungsi lahan secara ilegal di Riau. PT Duta Palma mengubah kawasan hutan menjadi perkebunan sawit tanpa izin resmi. 

Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga Rp 78 triliun, termasuk dampak lingkungan dan ekonomi.

Bos perusahaan ini, Surya Darmadi, akhirnya divonis hukuman berat dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada negara. Namun, kerusakan lingkungan yang telah terjadi sulit dipulihkan.

5. Korupsi PT TPPI – Rp 37 Triliun

PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) terseret kasus korupsi dalam pengelolaan kondensat. Penyalahgunaan penunjukan langsung oleh BP Migas pada 2009 mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 37,8 triliun.

Pendapatan negara dari hasil pengolahan kondensat pun tidak maksimal. Kasus ini melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha besar, dengan proses hukum yang masih berjalan hingga kini.

6. Korupsi PT Asabri – Rp 22,7 Triliun

Skandal ini mencuat setelah dana investasi prajurit TNI, Polri, dan ASN dikelola secara ugal-ugalan. Modusnya? Investasi pada saham gorengan dan reksa dana bodong.

Kerugian negara mencapai Rp 22,78 triliun. Para tersangka telah dijatuhi hukuman berat, dan aset mereka disita untuk menutup kerugian negara. Namun, dampak dari skandal ini tetap dirasakan oleh para pensiunan yang haknya terabaikan.

Korupsi: Ancaman Serius bagi Indonesia

Deretan kasus ini membuktikan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Masyarakat terus menuntut transparansi dan tindakan tegas dari pemerintah serta aparat penegak hukum.

Tanpa pemberantasan korupsi yang sistematis dan transparan, ekonomi negara akan terus dirugikan. 

Oleh karena itu, pengawasan publik sangat penting agar kasus-kasus seperti ini tidak lagi terulang di masa depan.

Dr. Maman Abdurrahman, Menteri UMKM Indonesia, menegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional. 

Namun, di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, peran vital UMKM ini menghadapi tantangan serius yang dapat menghambat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap ekonomi.

Kontribusi Signifikan UMKM

UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor ini menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional, setara dengan 117 juta pekerja, dan menyumbang 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau sekitar Rp8.573,89 triliun. 

Dampak Korupsi terhadap UMKM

Namun, tingginya tingkat korupsi menjadi hambatan besar bagi UMKM. Praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, misalnya, seringkali menghalangi UMKM lokal untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah. 

Selain itu, korupsi terbukti menghambat laju investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja. (*)