SOKOGURU, BANDA ACEH- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bergerak cepat dalam proses pemulihan pascabencana yang melanda kawasan Sumatra.
Dana yang dialokasikan dari anggaran Kemenhub sudah dihitung. Perbaikan segera dilakukan begitu jalan-jalan nasional sudah terbuka.
Untuk itu, pimpinan daerah terdampak bencana, baik gubernur maupun bupati diminta mengajukan kerja sama apabila membutuhkan dukungan transportasi.
Baca juga: Anggaran Darurat, Layanan Dukcapil, dan Hunian Dipastikan Tetap Berjalan di Daerah Terdampak Bencana
Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra, di Banda Aceh, Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.
Rakor tersebut dihadiri Pimpinan DPR RI beserta Pimpinan Kementerian/Lembaga Daerah terdampak bencana Sumatra.
“Di sektor transportasi, bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra tidak banyak berdampak pada infrastruktur bandara dan pelabuhan. Kerusakan lebih banyak terjadi pada infrastruktur transportasi darat dan perkeretaapian,” ujarnya dalam keterangan resmi Kemenhub.
Terkait kereta api, sambung Dudy, Kemenhub masih melakukan survei, karena dampaknya cukup parah. “Kami hitung lagi perkiraan kebutuhan dana karena banyak rel kereta yang sudah tersapu air," imbuhnya.
Lebih lanjut, Menhub Dudy mempersilahkan pimpinan daerah terdampak bencana, baik Gubernur maupun Bupati untuk mengajukan kerja sama apabila membutuhkan dukungan transportasi.
"Kami dengan sangat terbuka bekerja sama apabila dibutuhkan, misalnya kebutuhan kapal atau penerbangan, silakan ajukan. Kami akan bantu semaksimal mungkin," ujarnya.
Sebelumnya, Kemenhub telah melakukan penanganan pascabencana Sumatra mencakup transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.
Pada transportasi darat, Kemenhub telah melakukan berbagai upaya penanganan darurat pascabencana. Di antaranya, distribusi bantuan logistik ke setiap satuan pelayanan (satpel) terdampak sehingga layanan bisa cepat beroperasi, pengoperasian layanan angkutan jalan dan penyeberangan perintis, perbaikan fasilitas terminal, serta pengoperasian UPPKB sebagai rest area di tengah padatnya lalu lintas jalan akibat akses yang terputus.
Pada transportasi laut, lanjut Menteri Dudy, dukungan diberikan melalui pengoperasian Kapal Kenavigasian, Kapal Patroli KPLP, Angkutan Laut dan Perintis, dukungan pengiriman barang dan logistik bersama stakeholders serta pembentukan posko darurat penggalangan bantuan bencana alam Sumatra.
Dari sisi transportasi udara, Kemenhub mendukung percepatan penanganan bencana melalui pengoperasian pesawat udara, helikopter, penambahan rute seperti Rembele-Medan, Banda Aceh-Rembele, Banda Aceh–Gayo Luwes, dan Medan–Gayo Luwes, mendirikan posko bantuan, serta menyiapkan pesawat Balai Kalibrasi untuk membantu penyaluran logistik ke daerah terdampak bencana.
Sementara dari sektor perkeretaapian, Kemenhub telah melakukan penanganan pada beberapa ruas jalur kereta api yang mengalami kerusakan di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jalur-jalur tersebut saat ini telah beroperasi normal.
Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Aceh Muzakkir Manaf, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan para Kepala Daerah yang wilayahnya terdampak.(SG-1)
