SOKOGURU - Pemerintah masih menyalurkan empat jenis bantuan sosial (bansos) selama bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri 2025.
Selain itu, akan ada bansos tambahan yang direncanakan cair usai Lebaran. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk data survei sosial ekonomi nasional, akan dilakukan verifikasi kepemilikan aset.
Jika nilai aset tinggi, bantuan berisiko dihentikan. Lalu, aset apa saja yang mempengaruhi kelanjutan bansos ini?
Proses survei atau ground checking oleh pendamping sosial dilakukan untuk KPM yang terdata dalam sistem Sigma.
Jika nama KPM belum masuk, maka rencana survei akan dilakukan kemudian.
Penyebab kemungkinan bansos akan dihentikan
Penting bagi KPM yang menjadi target survei untuk memahami bahwa data aset mereka akan sangat berpengaruh terhadap kelanjutan bansos.
Jika nilai aset dianggap tinggi, besar kemungkinan bansos akan dihentikan.
“Bagi KPM yang kepemilikan asetnya ini yang akan saya jelaskan dalam video ini. Tentunya yang punya barang-barang atau aset berikut ini, nah ini nilainya nanti kemungkinan akan tinggi dan berpotensi bantuannya akan distop,” ujar kreator Youtube Sukron Channel.
Hingga pertengahan bulan Ramadan, pemerintah memastikan empat jenis bantuan sosial masih dapat dicairkan.
Keempat jenis bantuan tersebut terdiri dari PKH, BPNT, BLT Dana Desa, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Bahkan, beberapa bantuan sudah disiapkan untuk disalurkan setelah Lebaran.
Jika meninggal dunia, maka kuotanya diganti dari penerima BPNT
Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 alokasi Januari–Maret 2025 telah dicairkan sejak Februari lalu.
Namun, masih ada KPM yang belum menerima bantuan, dan penyaluran susulan dilakukan pada Maret.
Sebagian KPM baru juga mulai mendapatkan PKH melalui proses validasi dari penerima BPNT tahap sebelumnya.
Kuota PKH tetap 10 juta keluarga setiap tahunnya. Jika ada KPM yang keluar karena graduasi atau meninggal dunia, maka kuotanya diganti dari penerima BPNT yang memiliki balita, anak usia sekolah, lansia, atau disabilitas. Inilah sebabnya muncul penerima PKH validasi.
Selain PKH, BPNT atau bantuan sembako tahap 1 juga masih disalurkan hingga Ramadan.
Beberapa KPM yang status bantuannya berubah menjadi SII di sistem Singgj diharapkan segera menerima pencairan. Status SII menandakan bahwa bantuan tinggal menunggu cair.
Kemungkinan bantuan beras akan diperpanjang
Selanjutnya, bantuan BLT Dana Desa bagi warga miskin ekstrem yang belum menerima PKH atau BPNT, masih berlanjut di 2025.
Besarannya Rp300 ribu per bulan dan disalurkan melalui musyawarah desa. Tiap desa hanya bisa menyalurkan BLT ke jumlah warga yang terbatas, tergantung anggaran desa.
Bantuan keempat yakni Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2024 masih cair bagi siswa yang mengaktivasi rekening di awal tahun.
Sedangkan PIP tahap 1 tahun 2025 baru akan dicairkan setelah Lebaran, tepatnya mulai April 2025. Selain itu, kemungkinan bantuan beras akan diperpanjang, namun masih menunggu keputusan.
Sementara itu, Maret ini menjadi agenda penting Kementerian Sosial untuk melakukan survei sosial ekonomi terhadap sekitar 4,2 juta KPM.
Ada ranking tingkat kesejahteraan penerima bantuan
Survei ini dilakukan secara langsung oleh pendamping, dan tidak semua KPM akan disurvei. Data hasil survei menjadi dasar evaluasi pemberian bantuan.
Dalam survei, KPM akan ditanya terkait kepemilikan aset, seperti rumah, kendaraan, lahan pertanian, dan lainnya.
Data tersebut akan dikirim ke Badan Pusat Statistik untuk menentukan ranking tingkat kesejahteraan penerima bantuan.
Aset yang ditanyakan dalam survei antara lain jumlah sepeda motor, sawah, kebun, mobil, TV layar datar minimal 30 inci, perahu, ternak (sapi, kerbau, kambing), hingga perhiasan di atas 10 gram.
Penyebab risiko bantuan dihentikan semakin besar
Semakin banyak aset, nilai kesejahteraan meningkat dan risiko bantuan dihentikan semakin besar.
“Jadi siap-siap saja bagi yang disurvei dan itu harus dijawab dengan jujur ya. Kalau enggak jujur nanti akan ditanggung sendiri seresikonya, selain bertanggung jawab di dunia juga pasti di akhirat,” kata narasumber menekankan pentingnya kejujuran saat survei.
Jika hasil survei menunjukkan KPM telah sejahtera, maka bantuannya akan dihentikan dan dialihkan kepada warga yang lebih berhak.
Dengan begitu, program bansos bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (*)
