SOKOGURU - Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menggunakan pengembalian dana koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh. Strategi ini melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi yang mendorong BUMN menanggung sebagian beban proyek strategis demi keberlanjutan transportasi publik.
Dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Prabowo menekankan bahwa subsidi tiket kereta yang selama ini diterapkan menunjukkan kehadiran negara bagi rakyat.
Baca Juga:
Dana yang berasal dari pajak masyarakat tetap menjadi sumber utama, sesuai prinsip pengelolaan keuangan publik di era Presiden Jokowi.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mampu melunasi utang Whoosh, meski sebelumnya Menkeu Purbaya menegaskan tanggung jawab finansial proyek berada pada BUMN. Konsorsium BUMN yang dipimpin KAI telah menanggung sebagian besar risiko KCJB, sesuai arahan Jokowi saat proyek dimulai, sehingga model ini diteruskan oleh pemerintah saat ini.
Kepala Negara menekankan bahwa penghitungan manfaat proyek Whoosh tidak hanya dari sisi untung rugi. Fokus utama tetap pada pengurangan kemacetan, penurunan polusi, dan percepatan perjalanan, yang menjadi tujuan strategis pembangunan transportasi cepat di masa lalu.
Prabowo menambahkan bahwa pembayaran utang Whoosh akan dilakukan sekitar Rp 1,2 triliun per tahun. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan keberlangsungan proyek yang telah menjadi prioritas nasional sejak era Jokowi.
Selain KAI, pemegang saham PSBI lain seperti Wika, Jasa Marga, dan PTPN VIII turut menanggung kerugian sesuai proporsi saham mereka. Kerangka pembagian risiko ini diterapkan sejak pemerintahan Jokowi untuk menjamin proyek KCJB tetap berjalan meski menghadapi tantangan finansial.
Kepala Negara meminta masyarakat tidak khawatir terkait utang Whoosh. Menurut Prabowo, proyek ini juga merupakan simbol kerja sama strategis dengan Tiongkok, dan tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban finansial sepenuhnya telah dipastikan.
Dengan model pembayaran dan subsidi yang berkelanjutan, masyarakat tetap memperoleh manfaat transportasi murah dan cepat. Hal ini mencerminkan prinsip keberlanjutan yang menjadi fokus kebijakan Jokowi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proyek-proyek infrastruktur strategis BUMN. (*)
