SOKOGURU, JAKARTA - Proses pendaftaran dan pencairan bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT (Program Sembako) masih menyisakan banyak pertanyaan di masyarakat, khususnya terkait pendaftaran online, isu penipuan jasa pendaftaran, serta kendala akses di wilayah desa. 

Menanggapi hal ini, kreator Channel YouTube Pendamping Sosial memberikan klarifikasi penting sebagai edukasi agar masyarakat tidak mudah tertipu dan memahami proses pendaftaran yang benar.

Per hari ini, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai melihat status SI (Standing Instruction) pada aplikasi SiKNGJ. 

Namun, status tersebut bukan berarti dana langsung cair. “Perlu diketahui bahwa pencairan bantuan sosial kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau dulu SI berarti langsung cair, sekarang biasanya sekitar seminggu atau paling lama 10 hari kerja setelah SI muncul baru masuk rekening,” jelas sang kreator dalam video terbarunya.

Untuk itu, masyarakat diminta tidak panik dan bersabar. Penerima PKH disarankan memantau saldo melalui kartu KKS atau aplikasi perbankan seperti BRImo atau Simpedes Makmur, jika tersedia. 

“Bagi penerima bansos, mohon dicek status kepesertaannya melalui pendamping atau operator SiKNGJ di desa,” tambahnya.

Waspadai Penipuan Jasa Pendaftaran Bansos Online

Maraknya penawaran jasa pendaftaran bansos online belakangan ini dinilai meresahkan. 

Kreator Channel YouTube Pendamping Sosial mengingatkan masyarakat bahwa pendaftaran bansos tidak bisa dilakukan oleh pihak ketiga, apalagi lintas wilayah, dan tidak dipungut biaya. 

“Kalau ada yang menawarkan daftar bansos secara online apalagi berbayar, bisa dipastikan itu penipuan. Proses pendaftaran harus melalui desa masing-masing dan tidak bisa lewat HP sembarangan,” tegasnya.

Pendaftaran bansos secara mandiri hanya dapat dilakukan oleh warga melalui perangkat desa atau pendamping sosial resmi. 

Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSN) diperbarui berkala dan hanya melalui jalur resmi. “Jangan percaya pada tawaran jasa daftar bansos online, apalagi dengan iming-iming bisa langsung cair. Itu tidak benar,” tambahnya.

Akses Desa Jadi Kendala, Tapi Tidak Bisa Lewat Online

Salah satu masalah di desa adalah keterbatasan akses teknologi dan informasi. 

Namun, bukan berarti pendaftaran bansos bisa diakali dengan menggunakan jasa online. 

“Saya paham ada keterbatasan akses di desa, tapi tetap tidak bisa daftar lewat HP sendiri atau dibantu orang lain di luar wilayah. Semua tetap harus melalui operator desa,” tegasnya.

Masyarakat diminta untuk datang langsung ke desa atau kelurahan untuk mengecek status bantuan. 

Ini menjadi satu-satunya cara memastikan data tetap valid dan bantuan tersalurkan tepat sasaran.

Edukasi Publik: Pendaftaran Mandiri dan Hanya Sesuai Wilayah

Tujuan utama edukasi ini adalah agar masyarakat melek informasi dan tidak menjadi korban penipuan. 

“Pendaftaran bansos itu gratis dan harus dilakukan di wilayah tempat tinggal sendiri. Tidak bisa lintas desa, apalagi provinsi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya memahami istilah teknis seperti termin dan tahap dalam proses pencairan bansos. 

“Yang muncul saat ini adalah termin 2 bansos tahap 1, bukan tahap 2. Banyak yang salah paham, jadi tolong pahami perbedaannya,” jelasnya lagi.

Hati-hati Penipuan, Datangi Desa untuk Cek Status

Untuk mencegah penipuan dan kehilangan hak bantuan, masyarakat dihimbau untuk selalu mengecek status bansos melalui jalur resmi. 

Datangi kantor desa, hubungi pendamping sosial, dan pantau aplikasi SiKNGJ secara berkala.

Jangan tertipu jasa daftar bansos online. Daftar hanya melalui desa dan pastikan data valid. 

Cek saldo KKS secara berkala dan pantau aplikasi SiKNGJ agar tidak ketinggalan informasi bansos 2025! (*)