SOKOGURU, DENPASAR – Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan baru Gubernur Bali I Wayan Koster dalam mengelola arus wisatawan asing.
Ia menilai kebijakan tersebut sangat tepat untuk menjaga kualitas pariwisata dan melindungi masyarakat lokal dari dampak negatif pariwisata massal.
“Aturan baru yang akan diberlakukan Pak Gubernur sangat baik dan memang sudah seharusnya dilakukan sejak awal. Kita harus lebih selektif dalam menerima wisatawan asing,” ujar Erna.
Baca juga: Puan Maharani Warning: Gelombang PHK Ancam Bali, Pemerintah Diminta Tak Tinggal Diam!
Pernyataan Erna disampaikan usai pertemuan Komisi VII DPR RI bersama Gubernur Bali dan pelaku pariwisata di Rumah Jabatan Gubernur, Denpasar, Bali, Rabu (2/7/2025).
Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi. (Dok.DPR RI)
Bali Terapkan Kuota Kunjungan Wisatawan Asing
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bali mengusulkan penerapan kuota kunjungan wisatawan asing, dengan persyaratan wajib memiliki tiket pulang-pergi dan saldo minimum di rekening tabungan selama tiga bulan terakhir.
Aturan ini dimaksudkan untuk menyaring wisatawan berkualitas dan menghindari masuknya turis yang kerap melanggar aturan.
Baca juga: DPR Minta Penyusunan RUU Pariwisata Diharapkan Libatkan Pelaku Pariwisata Bali
Menurut Gubernur, tidak sedikit turis asing yang melakukan pelanggaran, mulai dari membuka usaha ilegal, bekerja tanpa izin, hingga terlibat tindakan kriminal.
Hal ini dinilai dapat mencoreng citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Jangan Sampai Turis Asing Datang untuk Merusak
“Jangan sampai turis datang hanya untuk merusak. Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, ada wisatawan asing yang melakukan kriminalitas, bahkan mencari pekerjaan dan membuka usaha tanpa izin. Ini jelas tidak kita inginkan,” tegas Erna, yang juga politikus dari Fraksi NasDem.
Baca juga: 'Pesta Bergoyang' Siap Digelar dan Jadi Magnet Baru Pariwisata Bali
Ia menambahkan, pariwisata Bali ke depan harus mengutamakan wisatawan yang berkualitas, yakni mereka yang benar-benar menghargai budaya, hukum, dan etika lokal.
Menurut Erna, aturan ini penting untuk memastikan keberlanjutan sektor pariwisata Bali.
Namun demikian, Erna juga mengingatkan agar masyarakat lokal tidak tersisih di tengah gelombang investasi dan ekspansi pariwisata global.
Pemerintah, ditegaskan Erna, harus memastikan bahwa masyarakat Bali tetap mendapat ruang dan manfaat dari kemajuan sektor wisata.
“Jangan sampai demi menarik wisatawan asing dan investor, kita menyampingkan masyarakat lokal. Masyarakat lokal harus dilindungi, diberdayakan, dan diberikan ruang untuk membangun daerahnya sendiri,” ujarnya.
Erna berharap, arah kebijakan pariwisata Bali ke depan tidak hanya mengejar kuantitas wisatawan, tetapi juga menjaga kualitas, keberlanjutan, ketertiban, serta keadilan sosial bagi masyarakat Bali yang telah lama menjadi pilar utama industri ini. (*)
