SOKOGURU, Jakarta - Penyaluran bantuan sosial (bansos), dan subsidi di Indonesia hingga sekarang ini masih menjadi sorotan utama.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memperkirakan banyak dana bantuan dan subsidi yang tidak sampai ke tangan yang tepat.
Meski, lanjut Mensos, pemerintah telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp504,7 triliun untuk tahun ini.
Angka ini justru menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas penyaluran program-program kesejahteraan sosial tersebut.
Baca Juga:
Mensos Saifullah Yusuf, menyoroti sejumlah program yang rentan terhadap ketidaktepat sasaran.
Ia menjelaskan, jika Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sembako diperkirakan salah sasaran hingga 45% dari total anggaran Rp78 triliun pada tahun 2025.
"Ini yang menarik, ditengarai untuk PKH dan sembako, misalnya 45% mistargeted atau salah sasaran. Jadi bansos dan subsidi sosial itu ditengarai tidak tepat sasaran," ujar Mensos Saifullah Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, dikutip dari laman Kemensos, Kamis (17/7).
Bukan itu saja, data yang dijelaskan Mensos juga menunjukkan jika 43,2% dari Rp13,4 triliun dana Program Indonesia Pintar (PIP) juga diperkirakan tidak tepat sasaran.
Sektor subsidi juga tidak luput dari masalah ini, yang melibatkan;
1. Subsidi gas LPG 3 kg diperkirakan salah sasaran hingga 60,6% dari Rp87,6 triliun.
2. Subsidi listrik menunjukkan angka 58,6% tidak tepat sasaran dari 90,2 triliun.
3. Subsidi BBM bahkan mencapai 82% tidak tepat sasaran dari Rp26,7 triliun.
4. Bansos dan subsidi lainnya yang diperkirakan tidak tepat sasaran mencapai Rp207,8 triliun.
Baca Juga:
Besarnya angka-angka ini mengindikasikan potensi penghematan anggaran yang signifikan. Jika penyaluran subsidi dan bansos bisa lebih tepat sasaran, diperkirakan potensi dana yang dapat dihemat berkisar antara Rp101 triliun hingga Rp127 triliun.
DTSEN Diklaim Jadi Solusi
Menyikapi masalah ini, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Februari 2025.
"Ini adalah sejarah baru buat Indonesia, di mana kita diwajibkan baik itu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, menjadi DTSEN sebagai satu-satunya sumber untuk melaksanakan program-program pembangunan," ujar Mensos.
DTSEN diharapkan menjadi satu-satunya sumber data yang digunakan oleh seluruh kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program sosial.
"Jadi, sekarang program pemerintah harus berdasarkan DTSEN," kata Gus Ipul-sapaan akrabnya itu.
Konsekuensi dan Tantangan Data Dinamis DTSEN
Meski ada harapan baru, peralihan ke DTSEN juga menimbulkan konsekuensi, terutama terkait sifat datanya yang sangat dinamis.
Dalam DTSEN, terdapat sistem pemeringkatan Desil 1 hingga 10, yang mengklasifikan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Mensos menjelaskan, jika pemeringkatan ini dapat berubah setiap tiga bulan karena pembaruan data.
"Dengan adanya pemutakhiran, ada inclusion error mereka yang seharusnya tidak menerima bansos tetapi menerima. Ada juga exclusion error, mereka yang seharusnya menerima bansos tetapi tidak menerima. Ini konsekuensi dari pemeringkatan," ujarnya.(*)
