Soko Berita

Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Baru Cair ke 580 KPM, Ini Penyebab Dana Bantuan Gagal Masuk ke Rekening

Kemensos berhasil cairkan bansos untuk 580 ribu lebih KPM baik PKH maupun BPNT. Simak progres lengkap penyaluran dan cara pembaruan data agar dana bantuan cair.

By Pipin Lukmanul Hakim  | Sokoguru.Id
20 Juni 2025
<p>Mensos Saifullah Yusuf mengungkapkan jumlah penerima bansos baru setengah juta dari total target KPM bansos PKH dan BPNT tahap 2 2025. (Foto: Kemensos).</p>

Mensos Saifullah Yusuf mengungkapkan jumlah penerima bansos baru setengah juta dari total target KPM bansos PKH dan BPNT tahap 2 2025. (Foto: Kemensos).

SOKOGURU - Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan progres penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan kedua untuk periode April, Mei, dan Juni 2025.

Dari total 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang sebelumnya terkendala rekening, sebanyak 580.798 berhasil menerima bantuan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjelaskan proses penyaluran bansos tahun 2025 ini masih terdapat sisa penerima manfaat harus perbaikan data.

"Kemarin saya sampaikan 1,3 juta gagal salur, hingga hari ini 580 ribu lebih sudah berhasil cair," ujar Mensos, seperti dikutip dari laman Kemensos, Jumat (20/6).

Menurut Mensos Saifullah Yusuf, siswa penerima sejumlah 768.381 KPM masih dalam tahap perbaikan, dengan rincian 751.067 melalui Himbara, dan 17.314 via PT Pos Indonesia.

Cakupan Penyaluran Bansos 2025

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu merincikan penyaluran bansos sekarang ini telah menjangkau sejumlah KPM Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

- Sebanyak 8.028.881 KPM PKH atau mencapai sekitar 80,3% dari total target.

- Mencapai sekitar 81% atau sebanyak 14.810.907 KPM BPNT dari total target.

Meski begitu, terdapat sejumlah KPM masih dalam proses untuk menerima bansos dalam tahap perbaikan data dan pembuatan rekening, di antaranya;

- Sebanyak 1.945.399 KPM PKH (19,4%) sedang dalam proses pembukaan rekening secara kolektif.

- Kemudian 2.723.515 KPM BPNT (14,9%) juga sedang dalam proses pembukaan rekening.

Selain itu, terdapat 25.720 KPM PKH (0,3%), dan 742.661 KPM BPNT (4,1%) masih memerlukan perbaikan data.

Pembuatan Rekening Kolektif

Kemensos terus berkoordindasid dengan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memfasilitasi pembuatan kartu rekening secara kolektif.

Akan tetapi, menurut Gus Ipul, jika pencetakan kartu bagi KPM memang perlu waktu yang tidak sebentar.

Mengatasi Kendala Penyaluran Bansos 2025

Di samping itu, terdapat alasan utama di balik kegagalan penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025.

1. Rekening tidak aktif (pasif).

2. Data rekening yang tidak ditemukan.

3. Nama pada rekening yang tidak sesuai dengan data penerima.

4. Kartu bantuan yang belum diterbitkan atau tidak aktif.

5. Kesalahan pada nomor kartu.

Untuk mengatasi permasalahan ini, koordinasi antara Kemensos dan Himbara telah membuahkan beberapa langkah strategis:

- Bank akan mengonfirmasi nomor kartu yang aktif.

- Bank akan memberikan penjelasan mengenai alasan rekening tidak ditemukan.

- Perbedaan nama akan disesuaikan berdasarkan petunjuk teknis bansos yang berlaku.

- Proses pembukaan rekening baru akan dilakukan untuk KPM yang memenuhi syarat.

- Kemensos akan melengkapi data alamat (Dusun, RT, RW) guna memperlancar distribusi kartu.

- Partisipasi Publik Melalui Fitur "Usul dan Sanggah" untuk Akurasi Data.

Kemensos sangat mendorong partisipasi masyarakat melalui fitur "Usul dan Sanggah" yang tersedia di aplikasi Cek Bansos.

"Kami buka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat mengusulkan atau menyanggah data bansos," ujar Gus Ipul.

Sejak Mei hingga saat ini, tercatat adanya 363.472 pengajuan usulan dan 2.829 sanggahan dari masyarakat yang menemukan KPM yang dinilai tidak layak menerima bansos.

Gus Ipul sangat mengapresiasi keterlibatan publik ini, menganggapnya sebagai bagian penting dari proses pemutakhiran data.

"Ini membantu kami melihat kondisi objektif di lapangan. Semakin banyak masyarakat terlibat, data bansos akan semakin akurat dan adil," ujarnya.

Seluruh usulan dan sanggahan dari masyarakat akan diintegrasikan dengan data dari operator SIKS-NG Dinas Sosial serta Desa/Kelurahan.

Setelah itu, akan dilakukan verifikasi langsung di lapangan untuk menentukan kelayakan penerima, memastikan bansos tersalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. (*)