SOKOGURU - Bantuan sosial bukan respons bencana. Artikel ini mengulas perbedaan bansos dan bantuan bencana agar publik paham kebijakan sosial pemerintah secara utuh.

Bantuan sosial atau bansos sejatinya dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar respons darurat, sehingga tidak tepat jika selalu dikaitkan dengan peristiwa bantuan bencana.

Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data kesejahteraan masyarakat yang terverifikasi, sehingga fokus utamanya adalah pemenuhan kebutuhan dasar warga rentan, bukan semata akibat bencana alam.

Mengaitkan bansos dengan bencana berisiko menimbulkan persepsi keliru di publik, seolah bantuan negara hanya hadir ketika terjadi krisis, padahal bansos bersifat rutin dan terprogram.

Dalam praktik kebijakan sosial, bantuan bencana memiliki mekanisme berbeda dengan bansos reguler, karena bantuan bencana bersifat sementara, cepat, dan fokus pada pemulihan darurat.

Bansos seperti PKH, BPNT, dan PBI-JK disalurkan melalui pemutakhiran data desil kesejahteraan, bukan berdasarkan lokasi terdampak bantuan bencana atau kejadian luar biasa.

Pendekatan yang tepat akan menjaga keadilan sosial, karena warga miskin struktural tetap mendapat haknya meski tidak terdampak bencana alam atau situasi darurat lainnya.

Transparansi data dan akurasi verifikasi menjadi kunci utama agar bansos tepat sasaran, sehingga kepercayaan publik terhadap kebijakan sosial pemerintah tetap terjaga.

Jika bansos terus disandingkan dengan bencana, risiko politisasi bantuan dan kesalahpahaman publik dapat meningkat, terutama menjelang momentum sosial dan politik tertentu.

Edukasi publik mengenai perbedaan bansos dan bantuan bencana perlu diperkuat agar masyarakat memahami hak sosialnya secara rasional dan berbasis data.

Dengan memisahkan narasi bansos dari bantuan bencana, kebijakan perlindungan sosial dapat berjalan lebih profesional, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan jangka panjang.