SOKOGURU - Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi, dan daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi global.
Untuk itu, berbagai program bantuan sosial (bansos) serta insentif disiapkan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk bantuan pangan dan subsidi upah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan, jika bansos beras seberat 10 kilogram (kg) akan mulai disalurkan pada bulan ini kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Program ini merupakan respons pemerintah terhadap kenaikan harga pangan yang berdampak kepada masyarakat.
Anggaran Bansos Beras
Menkeu Sri Mulyani menyebut, bansos beras 10 kg yang dianggarkan Rp11,9 triliun semula diharapkan bisa disalurkan Juni ternyata baru bisa dieksekusi bulan ini.
"Bantuan beras 10 kg per bulan yang dianggarkan Rp11.9 triliun ini, diharapkan disalurkan Juni mungkin baru bisa eksekusi bulan Juli 2025," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI, Kamis (3/7).
Dengan demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk segera mendistribusikan bantuan demi meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera.
Selain bantuan beras, pemerintah telah menyiapkan serangkaian insentif lain yang akan digelontorkan pada semester kedua tahun ini.
Baca Juga:
Berbagai Insentif Tambahan
Sebelumnya, masyarakat telah menikmati diskon tiket kereta api, pesawat, dan tarif tol selama periode libur anak sekolah bulan lalu.
Langkah ini bertujuan untuk mendorong mobilitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.
Bukan itu saja, Bantuan Subsidi Upah (BSU) juga diberikan kepada pekerja/buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Kemudian bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan ini akan disalurkan sekaligus sebesar Rp600 ribu per pekerja yang memenuhi syarat.
"Ada 17,3 juta yang akan mendapatkan (BSU sebesar) Rp300 ribu. Kita juga memberikan penebalan bansos dengan dana Rp11,93 triliun dalam bentuk tambahan sembako Rp200 ribu per bulan," kata Menkeu.
Upaya Mendorong Perekonomian Indonesia
Sri Mulyani mengatakan, seluruh stimulus ini bertujuan untuk mendongkrak perekonomian domestik.
Situasi global yang penuh ketidakpastian, dan perubahan tatanan dunia menjadi perhatian khusus pemerintah.
"Kondisi global kita semua melihat dinamis, ini akan mengubah banyak tatanan dunia. Kita perlu waspada," katanya.(*)
