Soko Berita

64 Persen Anak dari Keluarga Miskin Terancam Tetap Miskin, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

DPR RI menyoroti data Kemensos: 64% anak miskin berisiko tetap miskin. Negara diminta hadir dari hulu, perkuat keluarga dan pendidikan berbasis komunitas.

By Deri Dahuri  | Sokoguru.Id
22 Juni 2025
<p>Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal (kedua dari kanan), menyampaikan pemaparan dalam kegiatan Fasilitasi Teknis Program Bangga Kencana bersama mitra kerja, yang digelar di Kabupaten Bandung, 20 Juni 2025. (Dok.DPR RI)</p>

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal (kedua dari kanan), menyampaikan pemaparan dalam kegiatan Fasilitasi Teknis Program Bangga Kencana bersama mitra kerja, yang digelar di Kabupaten Bandung, 20 Juni 2025. (Dok.DPR RI)

SOKOGURU, BANDUNG – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan peringatan serius kepada pemerintah atas tingginya risiko kemiskinan yang diwariskan antar generasi di Indonesia. 

Hal ini disampaikan Ccun Ahmad Samsurijal usai kegiatan reses di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/6/2025).

Sorotan Cucun merujuk pada data dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang menunjukkan bahwa 64,46 persen anak yang lahir dari keluarga miskin berpotensi besar tetap hidup dalam kemiskinan.

Baca juga: Bansos Tak Cukup! DPR Minta Pemerintah Siapkan Strategi Permanen Lawan Kemiskinan

“Ini adalah alarm penting. Jika tidak ditangani secara serius, kita akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi. Negara harus hadir lebih kuat, menyentuh dari hulu—yakni keluarga,” tegas Cucun.

74,51 Persen Penduduk Indonesia Tergolong Miskin dan Rentan Miskin

Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa data nasional juga menunjukkan 74,51 persen penduduk Indonesia tergolong miskin dan rentan miskin, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) yang disusun lewat pemutakhiran by name by address sesuai Inpres No. 4 Tahun 2020.

“Dengan data setajam ini, pemerintah tidak boleh lagi salah sasaran. Program sosial harus sesuai kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar formalitas,” imbuh politikus Fraksi PKB tersebut.

Perlu Penguatan Program Afirmatif Seperti Sekolah Rakyat

Untuk menjawab tantangan tersebut, Cucun mengusulkan penguatan program-program afirmatif seperti Sekolah Rakyat, yaitu pendidikan berbasis komunitas yang memberikan akses gratis dan inklusif bagi anak-anak miskin.

Baca juga: 80.000 Kopdes Merah Putih Siap Majukan Desa, Budi Arie: Musuh Kita Bukan Kemiskinan, Tapi Keraguan!

“Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun ruang kelas, tapi membuka ruang harapan. Pendidikan adalah jalan keluar paling strategis dari kemiskinan.”

Namun, menurutnya, keberhasilan pendidikan juga sangat bergantung pada kekuatan keluarga. 

Ia mendesak agar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga lebih aktif membina keluarga dari aspek gizi, edukasi, hingga pendampingan ibu dan anak.

Baca juga: Kementerian UMKM dan Kemensos Bersinergi: Dorong Wirausaha untuk Entaskan Kemiskinan

“Kalau keluarga tidak kuat, bagaimana bisa lahir generasi unggul? Maka perencanaan keluarga dan pembinaan di tingkat rumah tangga harus jadi prioritas nasional.”

Cucun menegaskan bahwa tugas negara tidak cukup hanya membagikan bantuan sosial, melainkan menciptakan ekosistem pembangunan yang adil dan menyeluruh—dari keluarga, sekolah, hingga dunia kerja.

“Data menunjukkan masalahnya jelas. Maka langkah pemerintah pun harus jelas. Ini saatnya kita hadapi kemiskinan dengan strategi nasional yang terukur, konsisten, dan berkelanjutan,” jelas Cucun. (*)