BGN Setop Sementara 1.512 Satuan Pelayanan Gizi, Netizen: Evaluasi Total!
SOKOGURU, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah II.
Langkah mendadak ini diambil untuk melakukan audit menyeluruh terhadap fasilitas pelayanan.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengonfirmasi kebijakan tersebut pada Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, penghentian dilakukan demi memastikan standar operasional prosedur (SOP) terpenuhi.
"Penghentian sementara operasional tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional dan kelengkapan sarana prasarana," ujar Albertus Dony Dewantoro kepada awak media.
Sorotan Publik dan Kritik Tajam
Keputusan BGN ini memicu reaksi keras dari publik, terutama di jagat media sosial. Berdasarkan pantauan dari unggahan akun Instagram @kabarmahasiswa.id, mayoritas warganet justru mendesak pemerintah mengevaluasi urgensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara keseluruhan.
Banyak pihak menilai penyaluran bantuan selama ini tidak tepat sasaran. Kritik tajam muncul mengenai distribusi makanan yang masih menyasar sekolah swasta elit di kota besar, sementara wilayah pelosok sering terabaikan.
"MBG sebenarnya bagus tapi sering salah sasaran. Sekolah swasta berisi anak orang kaya ngapain dikasih, harusnya buat anak di pedalaman Kalimantan atau Papua," tulis salah satu netizen di kolom komentar.
Beban APBN dan Desakan Penghentian Permanen
Selain masalah distribusi, netizen menyoroti kondisi keuangan negara yang dianggap terbebani oleh proyek skala nasional ini.
Sentimen negatif meluas hingga muncul desakan agar program MBG dihentikan secara permanen di seluruh Indonesia.
"Dari awal sudah diprediksi, MBG hanya membebani APBN dan rawan jadi bancakan proyek. Terbukti kan sekarang?" tulis komentar lain yang mendapat banyak dukungan.
Publik berharap masa jeda operasional 1.512 SPPG ini tidak hanya sekadar pengecekan fisik bangunan.
Masyarakat meminta BGN melakukan perombakan sistem agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia untuk program yang dianggap kurang efektif.
Sejumlah warga bahkan menyarankan agar alokasi dana MBG dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan gratis yang lebih fundamental.
Fokus pada infrastruktur dasar dinilai lebih mendesak daripada pembagian makan siang yang manajemennya masih semrawut. (*)
