DALAM rapat kerja terakhir bersama Komisi VI DPR RI, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mendapatkan pujian atas capaian dan kinerjanya selama lima tahun terakhir di bawah pemerintahan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin.
DPR mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan Kemenkop UKM, terutama dalam menghadapi tantangan besar di masa pandemi Covid-19.
Dalam rapat yang digelar di kompleks perkantoran DPR RI, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop) Teten Masduki, menyampaikan terima kasih atas dukungan erat dari Komisi VI DPR RI yang memungkinkan Kemenkop UKM menuntaskan berbagai program penting.
Baca juga: Menkop UKM Teten Masduki: Edukasi Konsumen Kunci Majukan UMKM di Pasar Digital
"Kemitraan erat ini sangat membantu kami dalam merumuskan kebijakan teknis untuk pengembangan koperasi dan UKM di Indonesia," ujar Teten.
Capaian Strategis Kemenkop UKM
Teten melaporkan sejumlah pencapaian signifikan, termasuk pembangunan 11 Rumah Produksi Bersama (RPB) sebagai bagian dari program hilirisasi untuk meningkatkan skala usaha mikro.
Selain itu, Kemenkop UKM juga berhasil mengembangkan pabrik minyak makan merah berbasis komoditas unggulan daerah melalui koperasi, serta menyukseskan program korporatisasi petani di Koperasi Pesantren Al-Ittifaq di Bandung, Jawa Barat, dan KUD Mino Saroyo di Cilacap, Jawa Tengah.
Salah satu terobosan besar lainnya adalah program Solusi (Solar untuk Koperasi) Nelayan, yang bekerja sama dengan PT Pertamina dan Kementerian BUMN.
Hingga saat ini, sembilan SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) telah beroperasi, dengan tujuh SPBUN lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Baca juga: Teten Masduki: Koperasi Miliki Peran Strategis dalam Dukung UKM
Dalam hal kewirausahaan, rasio kewirausahaan nasional telah mencapai 3,34% per Februari 2024, sementara program transformasi digital UMKM telah melibatkan 25,45 juta pelaku usaha hingga Mei 2024.
Teten juga memaparkan hasil reformasi terhadap Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah naungan Kemenkop UKM, seperti LLP-KUKM dan LPDB-KUMKM, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM.
Dukungan Komisi VI DOR untuk Inovasi dan Pemberdayaan UMKM
Ketua Komisi VI DPR, Arya Bima, menekankan pentingnya program berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan publik.
Ia optimistis bahwa Kemenkop UKM akan terus menyusun berbagai inisiatif yang strategis untuk mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM di masa mendatang.
“Kami yakin Kemenkop UKM bisa terus bernavigasi dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan. Kolaborasi dengan berbagai sektor perlu terus digalakkan agar UMKM kita mampu bersaing di pasar global," ujar Arya.
Anggota Komisi VI DPR, Harris Turino, juga menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Kemenkop UKM, seraya mengingatkan agar persoalan terkait koperasi simpan pinjam bodong segera dituntaskan.
Ia berharap agar proses homologasi untuk menyelesaikan kerugian masyarakat yang mencapai triliunan rupiah dapat segera dipercepat.
“Kami berharap Menteri Teten bisa mendorong penyelesaian masalah koperasi bodong, sehingga para korban dapat memperoleh keadilan,” ujar Harris.
Penurunan Anggaran, Fokus pada Efisiensi dan Inovasi
Meski mendapat banyak pujian, dalam rapat tersebut juga disahkan pagu anggaran Kemenkop UKM untuk tahun 2025 sebesar Rp937,1 miliar, yang mengalami penurunan sebesar 37,44% Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Baca juga: Perempuan Pelaku UMKM di Rembang Ikuti Pelatihan Ekonomi Digital
Meski demikian, Teten berharap dukungan dari DPR tetap optimal untuk mendorong inovasi berkelanjutan di sektor koperasi dan UKM, terutama dalam menghadapi persaingan ekonomi global yang semakin ketat.
"Kami harap Komisi VI terus mendukung Kemenkop UKM, khususnya dalam mendorong inovasi yang berkelanjutan untuk pengembangan koperasi dan UKM yang tangguh," tutup Teten.
Dengan berbagai capaian ini, Kemenkop UKM berharap terus dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di sektor ini. (SG-2)
